Dalam pertemuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Selatan (Kalsel) dengan Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD provinsi setempat antara lain membicarakan mengenai Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas.
Pada pertemuan yang berlangsung di ruang Komisi I DPRD Kalsel yang dipimpin Wakil Ketua lembaga legislatif tersebut, Muhammad Syaripudin SE di Banjarmasin, Rabu, terungkap keadaan Lapas di provinsinya itu sudah "crowded" (penuh berjejal).
Oleh sebab itu, kedatangan Kepala Kemenkumham Kalsel Agus bersama rombongan ke DPRD provinsi tersebut menindaklanjuti pembicaraan sebelumnya dengan Ketua lembaga legislatif setempat, Dr (HC) H Supian HK SH MH.
Ketika pertemuan beberapa waktu lalu, Ketua DPRD Kalsel berjanji membantu melobi pemerintah daerah (Pemda) setempat untuk penambahan pembangunan Lapas di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut.
Kedatangan Kepala Kemenkumham Kalsel bersama staf/ rombongan ke "Rumah Banjar" (Gedung DPRD Kalsel) itu seakan menuntut janji Ketua lembaga legislatif tingkat provinsi tersebut, dan dengan harapan bisa terealisasi sesegera mungkin.
"Pasalnya anggaran Kemenkumham sangat terbatas untuk membangun Lapas yang kondisinya belakang ini menjadi permasalahan nasional atau cuma di Kalsel. Sedangkan masalah Lapas juga berkaitan dengan masalah kemanusiaan," lanjutnya di hadapan Komisi I DPRD provinsi setempat.
"Sebagai contoh di Kalsel sendiri semua Lapas melampaui daya tampung, dan bahkan ada yang sampai dua kali lipat kapasitas, karenanya perlu tambahan bangunan Lapas agar terkesan manusiawi terhadap narapidana," demikian Agus.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel M Syaripudin menyatakan, pihaknya akan membicarakan masalah penambahan pembangunan Lapas tersebut di provinsinya dengan Eksekutif/Gubernur setempat.
Politikus muda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga menyatakan, pihaknya akan membicarakan masalah Lapas tersebut dengan pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) seprovinsi Kalsel.
"Kita berharap Pemkab/Pemkot juga secara bergotong royong membantu penyelesaian masalah Lapas di daerah masing-masing yaitu apa saja yang memungkinkan. Tidak melulu Pemprov," ujar Bang Din (sapaan akrab terhadap M Syaripudin).
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Pada pertemuan yang berlangsung di ruang Komisi I DPRD Kalsel yang dipimpin Wakil Ketua lembaga legislatif tersebut, Muhammad Syaripudin SE di Banjarmasin, Rabu, terungkap keadaan Lapas di provinsinya itu sudah "crowded" (penuh berjejal).
Oleh sebab itu, kedatangan Kepala Kemenkumham Kalsel Agus bersama rombongan ke DPRD provinsi tersebut menindaklanjuti pembicaraan sebelumnya dengan Ketua lembaga legislatif setempat, Dr (HC) H Supian HK SH MH.
Ketika pertemuan beberapa waktu lalu, Ketua DPRD Kalsel berjanji membantu melobi pemerintah daerah (Pemda) setempat untuk penambahan pembangunan Lapas di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut.
Kedatangan Kepala Kemenkumham Kalsel bersama staf/ rombongan ke "Rumah Banjar" (Gedung DPRD Kalsel) itu seakan menuntut janji Ketua lembaga legislatif tingkat provinsi tersebut, dan dengan harapan bisa terealisasi sesegera mungkin.
"Pasalnya anggaran Kemenkumham sangat terbatas untuk membangun Lapas yang kondisinya belakang ini menjadi permasalahan nasional atau cuma di Kalsel. Sedangkan masalah Lapas juga berkaitan dengan masalah kemanusiaan," lanjutnya di hadapan Komisi I DPRD provinsi setempat.
"Sebagai contoh di Kalsel sendiri semua Lapas melampaui daya tampung, dan bahkan ada yang sampai dua kali lipat kapasitas, karenanya perlu tambahan bangunan Lapas agar terkesan manusiawi terhadap narapidana," demikian Agus.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel M Syaripudin menyatakan, pihaknya akan membicarakan masalah penambahan pembangunan Lapas tersebut di provinsinya dengan Eksekutif/Gubernur setempat.
Politikus muda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga menyatakan, pihaknya akan membicarakan masalah Lapas tersebut dengan pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) seprovinsi Kalsel.
"Kita berharap Pemkab/Pemkot juga secara bergotong royong membantu penyelesaian masalah Lapas di daerah masing-masing yaitu apa saja yang memungkinkan. Tidak melulu Pemprov," ujar Bang Din (sapaan akrab terhadap M Syaripudin).
Editor : Gunawan Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020