Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga membidangi perhubungan mendesak adanya tambahan armada Bus Rapid Transit (BRT) untuk kebutuhan transportasi di provinsi tersebut.
"Harapan tambahan armada buat menunjang BRT tersebut kami sampaikan kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia ketika berkonsultasi baru-baru ini," ujar Ketua Komisi III DPRD Kalsel Sahrujani di Banjarmasin, Rabu.
Pasalnya menurut wakil rakyat dari Partai Golkar itu, bantuan dari Kemenhub berupa otobus masih kurang untuk menunjang armada BRT di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut.
Sebelumnya DPRD Kalsel periode 2014 - 2019 turut mendukung permohonan pemerintah provinsi (Pemprov) setempat yang memohon 15 unit bus untuk menunjang kebutuhan transportasi di provinsi yang kini berpenduduk empat juta jiwa itu.
"Namun pemerintah pusat melalui Kemenhub hanya merealisasi permohonan Pemprov Kalsel tersebut baru lima unit bus," ujar politikus Partai Golkar itu.
Padahal, menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu, selain merupakan kebutuhan, keberadaan BRT sangat menunjang transportasi masyarakat setempat.
"Kita berharap, BRT bukan cuma buat melayani kebutuhan transportasi Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala (Batola) dan Kabupaten Tanah Laut (Tala) atau dengan sebutan Banjarbakula, tetapi semua ibu kota kabupaten se-Provinsi Kalsel," katanya.
Karena dari pengakuan warga yang pernah naik BRT, selain merasa nyaman, juga sangat tertolong dalam keperluan transportasi.
"Insya Allah aku akan coba naik BRT supaya jangan cuma termakan kabar," demikian Sahrujani.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
"Harapan tambahan armada buat menunjang BRT tersebut kami sampaikan kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia ketika berkonsultasi baru-baru ini," ujar Ketua Komisi III DPRD Kalsel Sahrujani di Banjarmasin, Rabu.
Pasalnya menurut wakil rakyat dari Partai Golkar itu, bantuan dari Kemenhub berupa otobus masih kurang untuk menunjang armada BRT di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut.
Sebelumnya DPRD Kalsel periode 2014 - 2019 turut mendukung permohonan pemerintah provinsi (Pemprov) setempat yang memohon 15 unit bus untuk menunjang kebutuhan transportasi di provinsi yang kini berpenduduk empat juta jiwa itu.
"Namun pemerintah pusat melalui Kemenhub hanya merealisasi permohonan Pemprov Kalsel tersebut baru lima unit bus," ujar politikus Partai Golkar itu.
Padahal, menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu, selain merupakan kebutuhan, keberadaan BRT sangat menunjang transportasi masyarakat setempat.
"Kita berharap, BRT bukan cuma buat melayani kebutuhan transportasi Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala (Batola) dan Kabupaten Tanah Laut (Tala) atau dengan sebutan Banjarbakula, tetapi semua ibu kota kabupaten se-Provinsi Kalsel," katanya.
Karena dari pengakuan warga yang pernah naik BRT, selain merasa nyaman, juga sangat tertolong dalam keperluan transportasi.
"Insya Allah aku akan coba naik BRT supaya jangan cuma termakan kabar," demikian Sahrujani.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019