Direktur WALHI Kalsel, Kisworo DC mengatakan, pegunungan Meratus yang menghampar sepanjang Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur hingga kini masih terus diincar oleh perusahaan tambang batu bara.
Menurut dia, Pegunungan Meratus yang merupakan sumber air utama bagi tiga provinsi, termasuk Kalimantan Tengah merupakan paru-paru hutan tropis terakhir yang harus diselamatkan.
Namun sayangnya, tambah dia, wilayah adat Dayak Meratus belum diakui negara padahal mereka telah hidup jauh sebelum Indonesia menyatakan kemerdekaan.
Baca juga: Menteri Pariwisata soroti masalah Meratus, ini komentar Bupati HST
"Komitmen negara terhadap keselamatan rakyat dan lingkungan harus ditunjukkan, salah satunya dengan mencabut izin tambang dan izin perusahaan monokultur di pegunungan Meratus," kata Kisworo.
Pernyataan Kisworo tersebut menanggapi adanya aksi yang dilakukan Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang juga Ketua Umum Mapala Meratus Arifin yang melakukan demonstrasi di halaman Istana Negara bersama puluhan warga lainnya.
Sambil berbaring, Arifin membentangkan kertas bertuliskan KALSEL, Hulu Sungai Tengah (HST), dengan memakai kaos bertuliskan "Meratus Terancam Batu Bara".
"Dalam momentum hari kemerdekaan, aksi ini memberikan potret realita yang terjadi di berbagai daerah lainnya di Indonesia yang terancam oleh energi fosil seperti batu bara," katanya.
Bersama gerakan #BersihkanIndonesia, tambah Kusworo, Arifin bersama masyarakat menyerukan penyelamatan lingkungan dengan meninggalkan sumber energi fosil dan batu bara kotor dan beralih ke energi bersih terbarukan.
Termasuk mengkampanyekan isu selamatkan Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalsel dari aktivitas pertambangan.
Aksi tersebut, tambah dia, untuk mengingatkan presiden terpilih, terutama untuk beralih ke energi bersih terbarukan yang dilakukan secara adil, termasuk bagi para pekerja di sektor batu bara.
"Gerakan #BersihkanIndonesia mendesak presiden terpilih untuk memastikan, bahwa kebijakan pemerintahannya ke depan tidak lagi mengakomodir rencana baru pembangunan PLTU batu bara dan perizinan baru tambang batu bara pada tahun 2020. Menuju phase-out dimulai 2030, dan untuk membersihkan pipeline energi dari PLTU batu bara," katanya.
Presiden terpilih, tambah dia, mempunyai pilihan dan kesempatan untuk memiliki warisan energi bersih terbarukan. Menghindari petaka di masa depan di mana warganya tercemar dan tersakiti oleh berbagai dampak negatif batu bara, dan juga solusi palsu berbahaya beracun seperti PLTN dan insinerator.
Baca juga: Video-Semarak HUT RI ke-74 warga Pegunungan Meratus
Baca juga: Pemkab HST komitmen menjaga lingkungan dengan menggenjot sektor pariwisata
Baca juga: Sejumlah pendaki gelorakan semangat Save Meratus di puncak gunung
Baca juga: Save Meratus dikampanyekan dihadapan para Dubes
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019