Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Hasan Mahlan berpendapat, provinsinya yang juga merupakan daerah agraris atau pertanian mungkin bisa mencontoh peningkatan produksi padi Sulawesi Selatan (Sulsel).
Politikus senior Partai Golkar itu mengemukakan pendapatnya di Banjarmasin, Rabu sesudah menyertai studi komparasi kelompok dua Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel ke Sulsel pekan lalu.
Menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel III/Kabupaten Barito Kuala (Batola) tersebut, petani di Sulsel itu sudah banyak menggunakan sistem mekanik atau alat mesin pertanian (alsintan).
Baca juga: Wali Kota panen padi di Bangkal
Sebagai contoh dalam memanen padi, mereka lebih banyak cenderung menggunakan mesin perontok karena tingkat kehilangan relatif kecil, dan baik langsung maupun tidak langsung bisa meningkatkan produksi.
Selain itu, walau dalam bercocok tanam mereka (petani Sulsel) masih menanam varietas lokal, juga menggunakan varietas unggul secara intensif, sehingga meningkatkan produksi padi daerah/provinsi setempat.
"Memang sistem irigasi/pengairan mereka cukup menunjang usaha pertanian Sulsel, dan pada gilirannya meningkatkan produksi padi, sehingga provinsi tersebut urutan kedua dalam penyelenggaraan cadang pangan nasional," tuturnya.
"Sedangkan kita, provinsi yang luas wilayah sekitar 3,7 juta hektare yang terbagi 13 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk kini empat juta jiwa lebih, berada pada urutan sepuluh dalam penyangga ketahanan pangan nasional," lanjutnya.
Pasalnya selain sistem pengairan/irigasi pertanian yang kurang menunjang usaha tani, juga masih banyak petani Kalsel menggunakan varietas lokal dan belum mau tanam dua kali dalam setahun.
Baca juga: IPB ingatkan petani padi waspada kekeringan musim kemarau
"Padahal dengan sistem pengairan seadanya seperti sekarang/selama ini masih memungkinkan tanam padi dua kali dalam setahun, asalkan ada kemauan dan menggunakan varietas unggul," demikian Hasan Mahlan yang kini juga menekuni usaha tani.
Sementara data Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura (Distan) Kalsel menunjukkan produksi padi provinsinya terus meningkat, kendati peningkatannya tidak terlalu signifikan atau hanya sekitar dua persen.
Namun selain berswasembada beras, produksi padi Kalsel sejak belasan tahun terakhir juga selalu surplus (berlebih) tiap tahun, sehingga dapat pula mengirim ke luar provinsi dan membantu daerah tetangga yang membutuhkan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel, produksi padi provinsinya tersebut tahun 2018 mencapai 1,4 juta ton gabah kering giling (GKG).
Kelompok dua Komisi II DPRD Kalsel yang studi komparasi ke Sulsel, 8 - 10 Agustus 2019 itu sebanyak empat orang dipimpin Wakil Ketua Komisinya H Rudiansyah SmHk dari Partai Golkar.
Anggota-anggotanya yang studi komparasi ke Sulsel itu Drs Muharram (mantan Ketua Komisi II DPRD Kalsel) dari Partai Gerindra, Hasan Mahlan, dan H Yadi Ilhami SH MHI dari Partai Demokrat.
Kelompok satu Komisi II DPRD Kalsel yang beranggotakan enam orang studi komparasi ke Bali dipimpin Ketuanya Suwardi Sarlan SAg dari PPP mempelajari peran Biro Perjalanan dalam menunjang kepariwisataan di provinsi yang berjuluk Pulau Dewata itu.
Baca juga: YABN coba produksi asap cair dari sekam padi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Politikus senior Partai Golkar itu mengemukakan pendapatnya di Banjarmasin, Rabu sesudah menyertai studi komparasi kelompok dua Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel ke Sulsel pekan lalu.
Menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel III/Kabupaten Barito Kuala (Batola) tersebut, petani di Sulsel itu sudah banyak menggunakan sistem mekanik atau alat mesin pertanian (alsintan).
Baca juga: Wali Kota panen padi di Bangkal
Sebagai contoh dalam memanen padi, mereka lebih banyak cenderung menggunakan mesin perontok karena tingkat kehilangan relatif kecil, dan baik langsung maupun tidak langsung bisa meningkatkan produksi.
Selain itu, walau dalam bercocok tanam mereka (petani Sulsel) masih menanam varietas lokal, juga menggunakan varietas unggul secara intensif, sehingga meningkatkan produksi padi daerah/provinsi setempat.
"Memang sistem irigasi/pengairan mereka cukup menunjang usaha pertanian Sulsel, dan pada gilirannya meningkatkan produksi padi, sehingga provinsi tersebut urutan kedua dalam penyelenggaraan cadang pangan nasional," tuturnya.
"Sedangkan kita, provinsi yang luas wilayah sekitar 3,7 juta hektare yang terbagi 13 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk kini empat juta jiwa lebih, berada pada urutan sepuluh dalam penyangga ketahanan pangan nasional," lanjutnya.
Pasalnya selain sistem pengairan/irigasi pertanian yang kurang menunjang usaha tani, juga masih banyak petani Kalsel menggunakan varietas lokal dan belum mau tanam dua kali dalam setahun.
Baca juga: IPB ingatkan petani padi waspada kekeringan musim kemarau
"Padahal dengan sistem pengairan seadanya seperti sekarang/selama ini masih memungkinkan tanam padi dua kali dalam setahun, asalkan ada kemauan dan menggunakan varietas unggul," demikian Hasan Mahlan yang kini juga menekuni usaha tani.
Sementara data Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura (Distan) Kalsel menunjukkan produksi padi provinsinya terus meningkat, kendati peningkatannya tidak terlalu signifikan atau hanya sekitar dua persen.
Namun selain berswasembada beras, produksi padi Kalsel sejak belasan tahun terakhir juga selalu surplus (berlebih) tiap tahun, sehingga dapat pula mengirim ke luar provinsi dan membantu daerah tetangga yang membutuhkan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel, produksi padi provinsinya tersebut tahun 2018 mencapai 1,4 juta ton gabah kering giling (GKG).
Kelompok dua Komisi II DPRD Kalsel yang studi komparasi ke Sulsel, 8 - 10 Agustus 2019 itu sebanyak empat orang dipimpin Wakil Ketua Komisinya H Rudiansyah SmHk dari Partai Golkar.
Anggota-anggotanya yang studi komparasi ke Sulsel itu Drs Muharram (mantan Ketua Komisi II DPRD Kalsel) dari Partai Gerindra, Hasan Mahlan, dan H Yadi Ilhami SH MHI dari Partai Demokrat.
Kelompok satu Komisi II DPRD Kalsel yang beranggotakan enam orang studi komparasi ke Bali dipimpin Ketuanya Suwardi Sarlan SAg dari PPP mempelajari peran Biro Perjalanan dalam menunjang kepariwisataan di provinsi yang berjuluk Pulau Dewata itu.
Baca juga: YABN coba produksi asap cair dari sekam padi
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019