Pemerintah Daerah (Pemda) Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, terus berupaya mempermudah pelayanan perizinan untuk investor yang akan berinvestasi di "Bumi Bersujud".
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pindu Kabupaten Tanah Bumbu, Eka Safrudin, di Batulicin, Kamis mengatakan, sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah, upaya penerbintan perizinan sistem "online" dapat menggaet dan meningkatkan minat para investor untuk berinvestasi.
"Di Tanah Bumbu sendiri banyak program pembangunan yang bisa dikembangkan oleh para investor seperti Pelabuhan Samudra Batulicin, tempat objek wisata, bandara, terminal dan lain sebagainya," kata Eka.
Baca juga: Pemindahan ibu kota ke Kalimantan telan investasi Rp466 triliun
Dia mengatakan, Tanah Bumbu wacananya akan ditunjuk sebagai tempat pemindahan Ibukota negara oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) oleh sabab itu banyak hal yang harus disipakan terkait wacana tersebut salah satunya pembaangunan infrastruktur.
Pemindahan ibukota sebenarnya memerlukan anggaran yang sangat besar. Dalam implementasinya untuk mengunrangi beban negara perlu peran invetor untuk ikut andil dalam mensukseskan pemindahan ibukota tersebut. Dan Pemda akan memberikan kemudahan pelayanan perizinan kepada para investor untuk berinvestasi.
Pada dasarnya pemerintah daerah sangat siap dan mendukung apabila Kabupaten Tanah Bumbu di tunjuk sebagai tempat pemindahan ibukota negara.
Terkait pelayanan perizinan, di Tanah Bumbu sudah mencapai sekita 10-15 invertor yang melakukan investasi di bidang pertambangan dan perkebunan.
Baca juga: AP I gandeng BPKP cegah korupsi
"Untuk invetasi lain seperti pengembangan objek wisata dan pengembangan pelabuhan sajauh ini belum ada, oleh sabab itu kami menginginkan kepada para investor agar melirik potensi tersebut guna mendukung dan mempercepat proses wacana pemindahan ibukota negara," ujarnya.
Menurut dia, peran investor dapat meringankan beban negara dalam melaksananakan proses wacana pemindahan ibukota yang diperkirakan menelan dana sekitar Rp400 triliun lebih.
Negara akan keberatan apabila menanggung beban itu sendiri, sehingga anggaran tersebut nantinya tidak sepenuhnya ditanggung oleh negara tetapi juga akan melibatkan banyak pihak termasuk investasi swasta.
"Dana investasi juga dapat dilakukan dengan pola tahun jamak aatau (multi years)," pungkas Eka.
Baca juga: Empat sektor andalan pemerintahan Jokowi bangun investasi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pindu Kabupaten Tanah Bumbu, Eka Safrudin, di Batulicin, Kamis mengatakan, sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah, upaya penerbintan perizinan sistem "online" dapat menggaet dan meningkatkan minat para investor untuk berinvestasi.
"Di Tanah Bumbu sendiri banyak program pembangunan yang bisa dikembangkan oleh para investor seperti Pelabuhan Samudra Batulicin, tempat objek wisata, bandara, terminal dan lain sebagainya," kata Eka.
Baca juga: Pemindahan ibu kota ke Kalimantan telan investasi Rp466 triliun
Dia mengatakan, Tanah Bumbu wacananya akan ditunjuk sebagai tempat pemindahan Ibukota negara oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) oleh sabab itu banyak hal yang harus disipakan terkait wacana tersebut salah satunya pembaangunan infrastruktur.
Pemindahan ibukota sebenarnya memerlukan anggaran yang sangat besar. Dalam implementasinya untuk mengunrangi beban negara perlu peran invetor untuk ikut andil dalam mensukseskan pemindahan ibukota tersebut. Dan Pemda akan memberikan kemudahan pelayanan perizinan kepada para investor untuk berinvestasi.
Pada dasarnya pemerintah daerah sangat siap dan mendukung apabila Kabupaten Tanah Bumbu di tunjuk sebagai tempat pemindahan ibukota negara.
Terkait pelayanan perizinan, di Tanah Bumbu sudah mencapai sekita 10-15 invertor yang melakukan investasi di bidang pertambangan dan perkebunan.
Baca juga: AP I gandeng BPKP cegah korupsi
"Untuk invetasi lain seperti pengembangan objek wisata dan pengembangan pelabuhan sajauh ini belum ada, oleh sabab itu kami menginginkan kepada para investor agar melirik potensi tersebut guna mendukung dan mempercepat proses wacana pemindahan ibukota negara," ujarnya.
Menurut dia, peran investor dapat meringankan beban negara dalam melaksananakan proses wacana pemindahan ibukota yang diperkirakan menelan dana sekitar Rp400 triliun lebih.
Negara akan keberatan apabila menanggung beban itu sendiri, sehingga anggaran tersebut nantinya tidak sepenuhnya ditanggung oleh negara tetapi juga akan melibatkan banyak pihak termasuk investasi swasta.
"Dana investasi juga dapat dilakukan dengan pola tahun jamak aatau (multi years)," pungkas Eka.
Baca juga: Empat sektor andalan pemerintahan Jokowi bangun investasi
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019