Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin mengharapkan pengerjaan proyek fisik yang dilaksanakan pemerintah provinsi jangan diarahkan ke masalah politik atau dipolitisasi.

"Kami mengharapkan proyek yang dilaksanakan Pemprov jangan dipolitisasi atau diarahkan sebagai tujuan politik," ujar gubernur di sela peletakan batu pertama pembangunan Jembatan Sei Paring Martapura, Selasa.

Ia mengatakan, pihaknya tidak menginginkan adanya penilaian masyarakat bahwa pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur diarahkan ke politik karena dirinya menjabat sebagai pimpinan partai politik.

"Ada yang menilai pengerjaan proyek untuk memenangkan PPP padahal urusan memilih dan memenangkan parpol saya nilai masyarakat sudah pintar memilih," ucap Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Kalsel itu.

Dicontohkan, pembangunan Jembatan Sei Paring Martapura, Kabupaten Banjar di Jalan Ahmad Yani Km 38 yang menghubungkan Kota Banjarbaru dan Martapura sebagai salah satu proyek yang difasilitasi Pemprov Kalsel.

Menurut dia, pengerjaan proyek yang dilaksanakan maupun difasilitasi Pemprov Kalsel merupakan amanah yang dijalankan demi memberikan pelayanan publik sehingga terwujud kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat.

"Setiap pengerjaan proyek fisik baik yang dilaksanakan langsung Pemprov melalui dinas dan instansi maupun memfasilitasi proyek pusat, seluruhnya murni menjalankan amanah untuk kepentingan masyarakat," ungkapnya.

Oleh karena itu, ia mengharapkan dukungan pemerintah kabupaten dan kota terhadap proyek yang dilaksanakan Pemprov terutama apabila berkaitan dengan pembangunan untuk kepentingan umum.

"Dukungan pemerintah baik kabupaten dan kota sangat dibutuhkan karena tidak sedikit proyek Pemprov yang berada didaerah sehingga membutuhkan peran pemerintah seperti pembebasan tanah sekitar proyek," ujarnya.

Ditambahkan, Pemprov Kalsel menaruh perhatian besar di bidang infrastruktur jalan dan jembatan disamping bidang kesehatan dan pendidikan yang menempati urutan teratas dalam alokasi dana APBD Kalsel.

Bahkan, lanjut dia, pihaknya memfasilitasi pembangunan bidang infrastruktur termasuk bidang kesehatan dan pendidikan hingga ke pemerintah pusat jika kewenangan pembangunannya berada di tingkat pusat.

"Kami siap memfasilitasi dengan mengusulkan pembangunan infrastruktur di daerah yang merupakan kewenangan pusat sehingga tidak membebani daerah merealisasikan pembangunan demi kepentingan masyarakat," katanya.

Editor: Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © 2014

Komentar Pembaca
Kirim Komentar