Bupati sampaikan LKPj 2018 ke dewan

Marabahan (ANTARA) - Bupati Barito Kuala, Kalimantan Selatan Hj Noormiliyani AS menyampaikan Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran (TA) 2018 pada Rapat Paripurna DPRD dipimpin Ketua DPRD H Hikmatullah, Wakil Ketua Anis Riduan dan Mudjiadi, Senin 
(25/3). 


Penyampaian LKPj ini sesuai Peraturan Pemerintah No. 3/2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat. 

“Sebagai perwujudan dari ketentuan peraturan dimaksud maka dikesempatan ini saya sampaikan LKPj sebagai progress report khususnya terkait hasil capaian kinerja selama kurun waktu tahun 2018,” papar Noormiliyani dalam rapat paripurna dihadiri Wakil Bupati 
H Rahmadian Noor, para anggota DPRD, Penjabat Sekdakab Batola H Abdul Manaf, para 
anggota Forkopimda, para pimpinan SKPD, para camat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan 
undangan lainnya. 

Dalam rapat paripurna  Noormiliyani menguraikan LKPj TA 
2018  mencakup hasil-hasil kinerja sebagaimana ditetapkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta pagu anggaran (KUA-PPA) yang mencakup delapan sasaran pembangunan. 

APBD Tahun 2018 sebesar Rp1.204.316.189.428, jelas dia, terealisasi Rp1.128.752.078.413,78 atau 106,43 persen yang terdiri dari realisasi PAD Rp105.156.512.049,78 atau 115,64 persen dari target Rp90.931.709.068 terdapat kenaikan 
signifikan 14,14 persen dibanding tahun 2017 Rp92.134.311.469. 

Sedangkan realisasi pajak, 
bagi hasil bukan pajak, menurut dia,  Rp143.481.761.110 atau 166,3 persen dari target Rp86.264.368.000.

Untuk Dana Alokasi Umum (DAU), ungkap dia, sebesar Rp565.599.483.000 jika dibandingkan tahun 2017 sebesar 
Rp563.856.750.000 atau naik 0,31 persen. Sedangkan realisasi dana alokasi khusus (DAK) 
Rp199.754.994.741 atau 98,66 persen dari target Rp202.471.935.540.

“Dengan kondisi kemampuan daerah  semakin meningkat ini menunjukan usaha dan kerja keras telah memberikan hasil memadai yang berarti juga memungkinkan kita dapat mengakomodasikan berbagai kebutuhan pembangunan pada saat tahun anggaran berjalan, 
baik yang didasarkan atas prioritas kebijakan daerah sendiri maupun dalam rangka kebijakan 
makro nasional di daerah,” kata Noormiliyani. 

Mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel ini memaparkan, kinerja pemerintahan Batola tahun 2018 dinilai sangat memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus menjadi bagian dari 
rangkaian kinerja berkesinambungan dan konsisten. 

Indikator optimasi kinerja yang dicapai dapat dicermati dari nilai yang dihitung secara sistematik dengan formulasi pendapatan daerah regional bruto (PDRB) per kapita penduduk. 

Indikator komulatif optimasi kinerja yang diperoleh tahun 2018, terang dia, ditandai oleh kecenderungan 
meningkatkan nilai indeks peningkatan manusia (IPM). 

Demikian pula meningkatnya nilai PDRB per kapita, ungkapnya,  sebagai indikator tingkat kemajuan 
perekonomian dan IPM sebagai indikator kesejahteraan memberikan makna kinerja Pemkab 
Batola secara umum telah memberikan hasil guna lebih memajukan dan mensejahterakan 
masyarakat.