Amuntai (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan Divisi Data dan Perencanaan Lukmanul Hakim menyerahkan sepenuhnya urusan Audit terhadap sistem teknologi informasi (IT) ke KPU Pusat apabila ingin menghindari dugaan kecurangan data pemilih maupun hasil penghitungan suara.
"Terkait audit IT merupakan domain KPU RI, kita di struktur KPU di tingkat kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi melaksanakan semua aturan, petunjuk serta perintah dari KPU RI," ujar Lukman di Amuntai, Kamis.
Lukman mengatakan, upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) hanya mengamankan data IT dari serangan hacker.
Dalam rangka kesiapan dan pengamanan data dari serangan hacker petugas KPU HSU menginstal dan mengupdate program antivirus dan memastikan sistem operasi software selalu update, menggunakan USB flashdrive secara aman.
KPU juga hanya menggunakan aplikasi resmi dan berlisensi untuk urusan kerja, menggunakan enskripsi untuk mengantisipasi dampak buruk jika perangkat hilang atau di curi, melakukan backup data secara teratur, dan menyusun dan menginventaris semua perangkat, pengguna dan peruntukannya.
Adanya isu kecurangan yang beredar di kalangan masyarakat terkait IT KPU yang mengharapkan dilakukan audit IT KPU, untuk membangun kepercayaan kepada publik, serta membangun kepercayaan peserta pemilu (KIPD) terhadap penyelenggara pemilu.
Audit IT KPU dimaksudkan untuk membuktikan apakah ada persoalan dalam IT KPU menyangkut soal pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta pemilu dan lainnya.
Sementara, Ketua Panwaslu HSU Syardani mengatakan, penghitungan suara sebaiknya dilakukan secara manual dan berjenjang, sehingga bisa dipertanggungjawabkan dan mudah untuk di monitor daripada berbasis IT.
"Masyarakat kita belum semua biasa melihat data di IT terkait pula dengan kepemilikan handpone android dan kemampuan menggunakannya dan.. jaringan internet yang tidak merata menjangkau ke semua pelosok," ujar Syardani.
Menurutnya, sebaiknya keduanya bisa di gunakan dengan berbarangan, yakni secara manual tapi tetap juga menggunakan teknologi IT.
Sementara Politisi PAN HSU Syakir Jamil mendukung dilakukan audit pada sistem IT KPU agar DPT bermasalah dan penghitungan suara nanti bisa transparan dan tidak terjadi kecurangan.
Sementara anggota Tim kampanye Daerah (TKD) di HSU Fadillah ketika dikonfirmasi terkait perlu tidaknya dilakukan audit IT KPU lebih memilih tidak memberikan komentar.
