Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Rektor Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Prof Dr H Sutarto Hadi berharap Komisi X DPR RI bisa mendorong pemerintah untuk "menggoal-kan" penambahan dana riset yang selama ini dirasa sangat minim.
"Kalau dana riset lebih besar, maka yang didistribusikan ke daerah akan lebih besar juga," kata Sutarto di Banjarmasin, Rabu.
Hal itu dikatakannya saat menerima Kunjungan Kerja Tim Komisi X DPR Dalam Rangka Reses Masa Persidangan III Tahun sidang 2017-2018 di Aula Rektorat ULM.
Sutarto mengungkapkan, harus ada komitmen pemerintah dan itu bisa didorong kalau DPR berkomitmen juga meloloskan legislasi berkaitan dengan minimum anggaran di APBN tersebut.
"Wujud komitmen Komisi X ya minimal bisa dimasukan ke dalam Program legislatif nasional (Prolegnas) prioritas, dengan memberikan angaran 1 atau 2 persen untuk dana riset," ujarnya.
Selama ini, kata Sutarto, dana riset di APBN tidak sampai 1 persen. Karena keterbatasan anggaran tersebut, 1.000 dosen di ULM dengan kompetensi dan kualifikasi mumpuni hanya sekitar 20 persen atau 170 orang yang meneliti.
"Karena keterbatasan anggaran yang bersaing secara nasional, kita hanya dapat sekitar 80 judul penelitian. Jika dana tersedia lebih besar, kami yakin akan signifikan juga peningkatannya baik dari segi kualitas maupun kuantitas penelitian," paparnya.
Sutarto pun menekankan jika Indonesia tidak ingin terjebak track negara berpenghasilan menengah, maka pemerintah harus mendorong peningkatan riset, sehingga tidak berlama-lama di posisi negara berkembang yang tidak bisa maju.
"Apalagi pada tahun 2035, kita ingin masuk dalam kelompok negara maju,"tandasnya.
Minimnya kucuran dana riset hanya satu dari sekian problematika yang disampaikan Sutarto kepada 14 anggota Komisi X DPR RI yang dipimpin Ketua Tim DR Abdul Fikri Faqih.
Mewakili "suara" dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Kalsel, dia juga berharap ada penambahan kuota untuk beasiswa Bidikmisi, dibukanya pengangkatan tenaga kependidikan yang baru sehingga kampus tidak harus mempekerjakan pegawai non PNS atau honorer yang jumlahnya semakin banyak hingga terbukanya akses lebih mudah menjadi guru besar bagi para dosen bergelar Doktor (S3).
Sementara Koordinator Kopertis Wilayah XI Kalimantan Prof Dr Idiannor Mahyudin yang mewakili aspirasi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang hadir juga menyampaikan beragam aspirasi yang bisa diperjuangkan wakil rakyat di Senayan Bidang Pendidikan, Olahraga dan Sejarah tersebut.
"Untuk riset dosen, jurnal internal tiap Prodi bisa kita hidupkan sebagai langkah mendukung kinerja dosen dan meningkatkan mutu perguruan tinggi," ucapnya.
Ditemui wartawan usai pertemuan dengan sejumlah pimpinan perguruan tinggi di Kalsel tersebut, DR Abdul Fikri Faqih berjanji membawa semua aspirasi di daerah untuk disampaikan ke pemerintah dalam hal ini Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai mitra kerja Komisi X DPR RI.
"Semuanya akan kami sampaikan, misalnya soal rasionalisasi perguruan tinggi teknisnya harus melihat fakta di lapangan juga. Indonesia bukan hanya Jawa atau Sumatera, jadi tiap daerah berbeda problematikanya, pemerintah harus realistis melihatnya sehingga kebijakan yang ambil harus adil bagi semuanya," pungkasnya.
