Sebagai perusahaan kantor berita yang merupakan Badan Usaha Milik Negara, menurut dia, ANTARA juga menggunakan usahanya sendiri untuk menjalankan korporasi.
"Saya apresiasi ANTARA, sebab kenapa saya apresiasi, ANTARA Ini nggak pakai APBN, dia pakai usahanya sendiri," kata Saleh saat rapat dengar pendapat dengan ANTARA di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Dia pun meminta kepada Perum LKBN ANTARA untuk menjelaskan proyeksi ke depan terkait potensi pemasukan yang bisa menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Selain itu, dia pun mengusulkan agar lembaga penyiaran lainnya untuk bisa mencari pembiayaan secara mandiri dan tidak mengandalkan APBN. Dengan begitu, menurut dia, APBN bisa dialokasikan menjadi porsi program makan bergizi gratis.
Baca juga: ANTARA gelar pelatihan jurnalistik bagi LPM di AHC
Baca juga: ANTARA gelar pelatihan jurnalistik bagi LPM di AHC
Sementara itu, Direktur Perum LKBN ANTARA Akhmad Munir menjelaskan bahwa porsi pendapatan yang bersumber dari komersil sudah melebihi dari pendapatan PSO (public service obligation) yang berasal dari APBN.
"Jadi komersil kami sudah 63 persen, sementara PSO 34 persen," ujar dia.
Di samping itu, dia mengatakan ANTARA juga memiliki anak perusahaan yang bernama ANTARA Electronic Trading Platform (ETP) yang baru berdiri dua tahun. Anak perusahaan itu pun diproyeksikan meraup pendapatan Rp17,75 milmilipada 2025.
Baca juga: ANTARA: Tanpa jurnalistik tak tahu peristiwa di belahan dunia
Baca juga: ANTARA: Tanpa jurnalistik tak tahu peristiwa di belahan dunia
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Ketua Komisi VII DPR apresiasi LKBN ANTARA karena tak andalkan APBN
