Kemenkum Kalsel gelar forum peningkatan kompetensi Analis Kebijakan

Banjarmasin (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) menggelar forum peningkatan kompetensi analis kebijakan dalam upaya memperkuat kapasitas berbasis data.

"Forum ini upaya strategis meningkatkan kompetensi analis kebijakan serta jabatan fungsional lainnya yang melaksanakan analisis kebijakan di wilayah," kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel Alex Cosmas Pinem di Banjarmasin, Kamis.

Forum ini dilaksanakan secara hybrid dengan menghadirkan peserta secara langsung maupun virtual dari unsur Kementerian Hukum, pemerintah daerah, akademisi, serta para analis kebijakan.

Alex menyampaikan penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan berbasis data.

Dia mengatakan pengambilan keputusan yang efektif, akuntabel, dan tepat sasaran harus didasarkan pada data serta didukung oleh analisis kebijakan yang sistematis dan tata kelola rekomendasi yang baik melalui penyusunan policy brief (dokumen ringkas) sebagai instrumen utama rekomendasi kebijakan.

Ia menambahkan, kegiatan itu merupakan wujud komitmen nyata Kemenkum Kalsel dalam meningkatkan pemahaman analis kebijakan, baik di lingkungan Kementerian Hukum maupun pemerintah daerah.

Melalui kegiatan ini diharapkan peserta memperoleh pemahaman komprehensif mengenai konsep analisis kebijakan, penyusunan policy brief, hingga tata kelola rekomendasi kebijakan yang terintegrasi.

Sementara Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Anton Edward Wardhana dalam laporannya menjelaskan, kegiatan bertujuan meningkatkan pemahaman analis kebijakan terhadap metode analisis kebijakan publik berbasis data.

Selain itu, memperkuat kapasitas penyusunan policy brief, membangun tata kelola rekomendasi kebijakan yang sistematis, serta mendorong pengambilan keputusan yang berdampak bagi masyarakat.

Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang pertukaran pengetahuan dan praktik baik antara akademisi, praktisi, dan analis kebijakan sehingga kualitas rekomendasi kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum semakin terukur dan berdampak.

Melalui pelaksanaan forum diskusi itu diharapkan terbangun sinergi dan partisipasi aktif seluruh pihak dalam mewujudkan analis kebijakan yang profesional, adaptif, dan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Kegiatan menghadirkan narasumber Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara Widhi Novianto serta dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Dr. Lies Ariany dengan dipandu oleh Eko Herdianto selaku Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya.