Banjarmasin (ANTARA) - Anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Firman Yusi mengusulkan asuransi budidaya perikanan dan mendapatkan jaminan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS bagi nelayan tangkap di provinsinya.
"BPJS tersebut, baik terkait kesehatan (BPJS Kes) maupun ketenagakerjaan (BPJS Naker)," ujar Firman Yusi yang juga Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalsel tersebut ketika dikonfirmasi, Jumat.
Alumnus Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin itu mengusulkan perlunya asuransi budidaya perikanan dan BPJS nelayan tangkap tersebut sehubungan serangkaian bencana banjir yang melanda Kalsel dalam beberapa tahun terakhir.
Baca juga: DWP Setwan Kalsel tingkatkan edukasi kesehatan anak
"Karenanya perlu perlindungan konkret bagi pelaku usaha perikanan," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong jtu.
Ia menduga perubahan iklim menjadi faktor penyebab meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana yang secara signifikan menggerus mata pencaharian masyarakat di sektor perikanan.
"Usulan tersebut ssya sampaikan dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kalsel Tahun 2027 yang diselenggarakan Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi setempat di Fave Hotel, Banjarbaru, Kamis (05/02/2026)," ujarnya.
Firman Yusi menambahkan, bahwa banjir besar tidak hanya merusak infrastruktur dan menurunkan kualitas air, tetapi juga langsung menghantam tulang punggung ekonomi banyak keluarga, khususnya pembudidayaan ikan dan nelayan tangkap.
Menurut dia, kerugian akibat kematian massal ikan seperti terjadi di Kabupaten Barito Kuala (Batola) keramba jebol, meluapnya kolam dan tambak atau tidak bisa melaut selama cuaca ekstrem membuat banyak usaha perikanan terancam gulung tikar.
Baca juga: Pemprov Kalsel bentuk belasan kelompok masyarakat awasi illegal fishing
“Dampak perubahan iklim itu nyata dan berulang. Kita tidak bisa hanya sekadar menanggung kerugian setiap tahun dengan bantuan sosial pada korban bencana. Perlindungan melalui instrumen keuangan dan jaminan sosial harus menjadi perhatian serius pemerintah,” tegas Firman.
Oleh sebab itu, dia mengusulkan dua kebijakan utama kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel yaitu Asuransi Usaha Perikanan Budidaya dan BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan tangkap.
"Pemprov didorong untuk memprogramkan atau mensubsidi premi asuransi bagi pembudidaya ikan (di keramba, kolam, atau tambak). Asuransi tersebut akan memberikan perlindungan atas kerugian akibat bencana alam seperti banjir, kekeringan atau wabah penyakit yang dipicu cuaca ekstrem," ujarnya..
Sementara BPJS Ketenagakerjaan bagi Nelayan Tangkap tradisional dan kecil yang selama ini rentan karena tidak memiliki jaminan sosial saat tak bisa melaut akibat cuaca buruk atau musim paceklik ekstrem.
Firman mengusulkan agar Pemprov Kalsel memfasilitasi atau membantu pemberian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya untuk manfaat jaminan kehilangan pekerjaan sementara, kecelakaan kerja atau jaminan hari tua bahkan jaminan kematian.
Baca juga: Komisi II DPRD Kalsel dalami inovasi perikanan berbasis energi terbarukan
Selain dua usulan kebijakan tersebut, Anggota DPRD Kalsel dua periode itu juga menekankan pentingnya program diversifikasi sumber penghasilan bagi nelayan tangkap.
“Ketika cuaca ekstrem membuat mereka tidak bisa melaut, harus ada alternatif ekonomi. Pelatihan dan pendampingan untuk budidaya rumput laut, pengolahan hasil perikanan, atau usaha berbasis darat lainnya perlu digencarkan sebagai bantalan sosial,” paparnya.
Ia berharap usulan tersebut dapat didiskusikan secara serius dalam pembahasan anggaran dan program kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Tenaga Kerja.
"Tujuannya, membangun ketahanan ekonomi masyarakat pesisir dan perairan Kalsel yang lebih tangguh menghadapi ketidakpastian iklim di masa depan," demikian Firman Yusi.
