Rantau (ANTARA) - Wakil Bupati Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan H. Juanda, menekankan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) harus dinilai dari dampak kebijakan pemerintah bukan dari perayaan tahunan.
H. Juanda menyebutkan, penghormatan HAM diwujudkan lewat upaya pemerintah memastikan hak dasar masyarakat benar-benar terpenuhi.
Baca juga: Wabup Tapin soroti ketidakhadiran instansi saat evaluasi MPP
“HAM diukur dari keberpihakan negara terhadap rakyat. Di Tapin, kami memastikan hak masyarakat terpenuhi melalui kerja konkret, bukan wacana,” kata Juanda di Rantau, Kabupaten Tapin, Jumat.
Menurut Juanda, sejumlah program Pemkab Tapin selama kepemimpinan Yamani–Juanda menunjukkan keberlanjutan komitmen daerah dalam menjalankan kewajiban negara atas hak warga.
Salah satunya, kata dia, program bedah 1.000 rumah tidak layak huni yang rampung dalam 100 hari pertama masa jabatan dan kini ditargetkan 1.000 unit per tahun hingga 2029.
“Tidak boleh ada warga yang tinggal di rumah tidak layak. Tempat tinggal adalah hak dasar manusia. Komitmen ini yang terus kami jaga,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Tapin juga memperluas akses layanan kesehatan melalui kebijakan berobat gratis cukup dengan KTP di puskesmas maupun RSUD Datu Sanggul agar masyarakat tidak terhalang biaya layanan medis.
Selain itu, ucap Juanda, pemerintah daerah turut menguatkan aspek HAM lain seperti peningkatan kesejahteraan guru dan aparat desa, beasiswa hingga luar negeri bagi santri berprestasi, santunan kematian untuk warga kurang mampu, serta dukungan rutin bagi rumah ibadah dan tenaga keagamaan.
“Setiap program kami dirancang untuk memastikan hak-hak rakyat—mulai pendidikan, kesehatan, tempat tinggal hingga ekonomi—bisa mereka nikmati secara setara. Itu inti HAM,” katanya menambahkan.
Baca juga: Wabup Tapin sebut pemahaman SKPD soal PUG masih lemah
Ia mengatakan, peringatan Hari HAM Dunia menjadi pengingat bahwa pemerintah wajib menghapus hambatan yang membuat hak masyarakat tidak terpenuhi, terutama kelompok rentan.
“Selama kepemimpinan Yamani–Juanda, Tapin akan tetap berdiri di sisi rakyat. HAM harus diwujudkan dalam kerja, bukan sekadar perayaan,” ungkapnya.
