DPRD HSS nilai FKP perkuat komunikasi eksekutif dan legislatif

Kita harus menumbuhkan perekonomian lewat jalur yang saling terhubung antara dinas dan perusahaan,

Kandangan (ANTARA) - Anggota DPRD Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan (Kalsel) Daerah Pemilihan (Dapil) II Yuniati menilai Forum Konsultasi Publik (FKP) menjadi momentum memperkuat komunikasi antara eksekutif dan legislatif.

“FKP ini ajang diskusi semua stakeholder, kita harus menumbuhkan perekonomian lewat jalur yang saling terhubung antara dinas dan perusahaan,” kata Yuniati saat memberikan masukan dalam FKP yang digelar di pendopo kabupaten di Kandangan, Rabu.

Pihaknya juga menyoroti pentingnya koordinasi dinas teknis, seperti Dinas PUTR dengan pemerintah provinsi dan pusat.

Baca juga: DPRD HSS komitmen kawal dan perjuangkan hasil forum masuk RKPD 2027

Pasalnya, kemampuan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten HSS dinilai terbatas, untuk membiayai proyek fisik berskala besar.

"Perlu juga agar ada penguatan sektor tenaga kerja dan akses permodalan. Pelatihan vokasional, optimalisasi dana CSR, hingga dukungan aktif perbankan daerah disebut krusial untuk menopang UMKM dan membuka lapangan kerja," ujarnya.

Pihaknya pun kembali dukungan dari DPRD HSS agar penguatan ekonomi daerah dilakukan lewat sinkronisasi program lintas sektor, yang terencana dan terukur dalam FKP Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2027 mendatang.

Sebelumnya, Wakil Bupati (Wabup) HSS H Suriani, yang mewakili Bupati Syafrudin Noor, menegaskan forum ini menjadi ruang strategis menyerap masukan masyarakat, dunia usaha, hingga pemangku kepentingan.

Baca juga: DPRD HSS tekankan arah pembangunan tepat sasaran dan berbasis evaluasi

“Ini bukan sekadar formalitas, RKPD adalah wujud komitmen visi dan misi pembangunan daerah. Perencanaannya harus tepat sasaran dan berbasis data,” ucapnya.

Wabup mengakui tantangan pembangunan ke depan makin kompleks, mulai dari dinamika ekonomi, peningkatan layanan publik, pembangunan infrastruktur, hingga penguatan sumber daya manusia maka kolaborasi lintas sektor dinilai mutlak diperlukan.

Adapun FKP ini menjadi tahapan awal sebelum pembahasan berlanjut ke forum perangkat daerah, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten dalam rangka finalisasi RKPD tahun 2027.