Jakarta (ANTARA) - Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mempelajari efektivitas fungsi dan program kerja ke DPRD DKI Jakarta, pada kesempatan studi komparasi/kunjungan kerja ke luar daerah, 2-4 November 2025.
"Studi komparasi tersebut dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, Banmus DPRD Kalsel," ujar perwakilan Banmus itu Ahmad Sarwani ketika dikonfirmasi, Selasa.
Baca juga: DPRD Kalsel bersama DJPK Kemenku bahas transfer keuangan daerah
Wakil rakyat dari Partai Nasdem itu menambahkan, bahwa studi komparasi ke DPRD DKI Jakarta fokus pembahasan tentang perencanaan agenda tahunan, mekanisme rapat Banmus, serta sinkronisasi program kerja antaralat kelengkapan dewan (antarAKD).
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu menjelaskan bahwa kunjungan tersebut menjadi sarana untuk saling berbagi pengalaman dalam pengelolaan jadwal kegiatan dewan dan penguatan peran Banmus.
“Kami ingin memperdalam pemahaman terkait fungsi Banmus, terutama dalam implementasi agenda tahunan dan penyusunan program kerja kedewanan,” ujar Sarwani.
Menurut dia, banyak hal yang dapat mereka petik dari hasil pertemuan tersebut, khususnya dalam penguatan tata kelola Banmus. “Banyak masukan positif yang kami peroleh dan akan kami adaptasi di DPRD Kalsel. Ini akan menjadi tambahan nilai dalam penyusunan agenda serta kegiatan kedewanan ke depan,” tambah Sarwani.
Melalui kegiatan tersebut, Banmus DPRD Kalsel berharap dapat memperkuat koordinasi dan memperluas wawasan dalam pengaturan jadwal kerja dewan agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta agenda pemerintahan daerah.
Baca juga: Ketua DPRD Kalsel soroti dugaan BBM oplosan
Kegiatan tersebut di Ruang Pertemuan DPRD DKI Jakarta pada Senin, (3/11/25), dan diterima pihak wakil rakyat setempat, Hj. Neneng Hasanah dari Fraksi Demokrat, dan pertemuan berlangsung interaktif dengan sesi diskusi mengenai strategi efektivitas rapat Banmus, koordinasi antarfraksi, serta upaya meningkatkan keterbukaan jadwal kegiatan DPRD kepada publik.
