Barito Kuala (ANTARA) - Kementerian Agama dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola), Kalimantan Selatan, menyikapi dengan tegas dugaan munculnya organisasi terlarang ajaran khilafah yang menyebar di sejumlah titik belakangan ini.
Kepala Kantor Kemenag Batola Anwar Hadimi di Batola, Jumat, mengatakan belakangan ini pihaknya menerima sejumlah aduan ada beberapa titik yang menjadi titik aktivitas dari organisasi itu.
Baca juga: Kemenag Kalsel kukuhkan pengurus desa sadar kerukunan di Batola
“Kami melakukan pengawasan bersama Polri dan TNI, utamanya ke lembaga pendidikan,” ujar dia.
Anwar menegaskan bahwa pemerintah daerah setempat menolak ajaran khilafah yang ingin mendirikan negara Islam itu karena dinilai bertentangan dengan ideologi Pancasila.
“Kami berkeliling ke madrasah dan KUA untuk menyerukan NKRI harga mati melalui moderasi beragama, khususnya di pesantren. Kami berkunjung dan memberikan pencerahan tentang pentingnya kesetiaan terhadap bangsa dan negara,” tuturnya.
Anwar menjelaskan pengawasan di lembaga pendidikan pesantren dan madrasah sangat penting, karena jumlah lembaga pendidikan itu terbilang cukup banyak, yakni 23 pesantren, 21 madrasah negeri, dan 72 madrasah swasta.
Bahkan, pihaknya rutin menggelar apel di pesantren setiap bulan dengan menyampaikan pesan cinta tanah air.
Anwar memastikan para pemangku kepentingan akan terus memperkuat pengawasan terutama di titik-titik yang diduga menjadi lokasi aktivitas organisasi terlarang itu.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Batola Lulut Widiyanto Putro mengatakan pengawasan serupa juga dilakukan di lingkungan pendidikan umum.
Lulut menegaskan pihaknya memiliki guru-guru agama yang bertanggung jawab dalam pengajaran agama.
Ia pun mengimbau masyarakat jika menemukan adanya penyimpangan ajaran, segera melapor ke Disdik untuk dikoordinasikan bersama Majelis Ulama Islam (MUI) Batola.
“Jika ada lembaga atau tenaga pendidik yang terbukti menyebarkan ajaran menyimpang, kami mengedepankan pembinaan terlebih dahulu,” ujar Lulut.
Baca juga: Pj Bupati: Pokja PAUD penggerak utama kepedulian dan pemberdayaan masyarakat
Setelah isu ini muncul, spanduk penolakan ajaran khilafah terlihat di sejumlah titik seperti di pertigaan Jalan Banjarmasin–Marabahan dan H.M. Yunus Kecamatan Rantau Badauh, Jalan Bahaudin Musa dekat Jembatan Rumpiang, serta beberapa ruas jalan lain di kabupaten setempat.
