Marabahan (ANTARA) - Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala (Kadinsos Batola), Kalimantan Selatan Dahtiar Fajar menyebutkan, sejak diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor: 08/2025 tentang optimalisasi pengetasan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, pada tanggal 27 Maret 2025, Pemkab Batola berkomitmen mendukung program Sekolah Rakyat.
"Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari pelaksanaan Inpres Nomor: 08/2025," ujar Dahtiar Fajar, saat memimpin apel, di halaman Kantor Bupati Batola, dilapodilaporkan Selasa.
Baca juga: Jelang setahun Prabowo-Gibran, Pemkab HSS berkomitmen jalankan program pusat
Menurut dia, rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Batola dilaksanakan dalam dua tahapan.
Tahap pertama, jelas dia, mencakup pembangunan 100 unit sekolah menggunakan dana APBN, sementara tahap kedua akan melibatkan dukungan dari pihak swasta.
Oleh karena itu, penyediaan fasilitas pendidikan asrama penuh yang inklusif menjadi langkah penting untuk mengurangi hambatan ekonomi dan geografis selama ini menjadi penyebab anak-anak berhenti sekolah.
"Tingginya angka putus sekolah menjadi salah satu indikator kemiskinan struktural di daerah," terangnya.
Perjalanan menuju pembangunan Sekolah Rakyat, jelas dia, telah dimulai sejak Mei 2025, dengan survei lokasi dan penetapan lahan seluas 6,7 hektare milik pemerintah daerah di Kecamatan Cerbon.
"Pada akhir 2025, Batola termasuk dalam tiga kabupaten/kota di Kalimantan Selatan terpilih untuk pembangunan Sekolah Rakyat, bersama Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Bumbu," terangnya.
Sekolah Rakyat di Batola, ungkap dia, akan menampung sekitar 850 siswa, terdiri dari enam kelas setara Sekolah Dasar (SD), 12 kelas setara Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 16 kelas setara Sekolah Menengah Atas (SMA).
Fasilitas disiapkan, ucap dia, mencakup 20 jenis bangunan antara lain, asrama putra dan putri, ruang kelas, laboratorium, ruang makan dan dapur, kantin, lapangan sepak bola, masjid, rumah susun guru, kebun sekolah serta fasilitas pendukung lainnya.
Baca juga: Kalsel kemarin dari Sekolah Rakyat hingga penghargaan nasional posyandu
"Proses lelang pembangunan telah selesai pada Oktober 2025 dan pembangunan fisik dijadwalkan dimulai pada awal 2026 hingga akhir tahun," tegasnya.
Lebih lanjut dia berharap, program Sekolah Rakyat mampu memberikan akses pendidikan berkualitas secara inklusif dan merata bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, memutus mata rantai kemiskinan antar generasi melalui lendidikan, membentuk karakter, kepemimpinan dan semangat kewirausahaan generasi muda serta mengurangi angka putus sekolah akibat hambatan ekonomi dan geografis.
“Sekolah Rakyat menjadi langkah nyata Pemkab Batola dalam mendorong kualitas sumber daya manusia dan mengurangi kemiskinan. Kami harap seluruh SKPD berperan aktif mensosialisasikan program ini hingga ke pelosok desa,” demikian tutup Dahtiar.
Apel di lingkungan Pemkab Batola, Senin (20/10/2025) pagi berlangsung khidmat diikuti Bupati dan Wakil Bupati Batola Sekretaris Daerah, para staf ahli, asisten, serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
