Marabahan (ANTARA) - Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala (BP2RD Batola), Kalimantan Selatan, Wiwien Masruri mengatakan dana bagi hasil (DBH) dari perusahaan sawit ke Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola) dari tahun ke tahun mengalami penurunan.
Ia menyebutkan DBH di tahun 2006 sebesar rp7,5 miliar, tapi anjlok jadi Rp5 miliar pada 2024, dan terus menurut pada tahun-tahun berikutnya.
"DBH tahun 2006 sebesar Rp7,5 miliar mengalami penurunan di tahun 2024 jadi Rp5 miliar, 2025 Rp3 miliar dan 2026 Rp2 miliar," ujar Wiwien Masruri, ketika ditemui di ruang kerjanya, Kamis.
Baca juga: Dewan dukung upaya Bupati Batola tingkatkan pendapatan daerah
Dia mengaku merasa heran, sebab penurunan DBH tersebut terjadi sementara luasan kebun tidak berkurang, malah justru bertambah.
"Selain itu, produksinya semakin bertambah. Jadi saya juga bingung perhitungannya itu seperti apa," ucapnya.
"Sawit ini kan semakin usianya meningkat di atas 10 tahun produksinya semakin meningkat," terang Wiwien Masruri.
Dia mengemukakan, pihaknya telah berupaya semenjak bertugas di BPKAD agar DBH kepada Pemkab Batola bisa bertambah.
Baca juga: DPRD Batola harapkan peningkatan kinerja dan pendapatan RSUD Abdul Aziz Marabahan
Tahun ini pendapatan asli daerah (PAD) Pemkab Batola dipatok sebesar Rp136 miliar dan hingga saat ini sudah terealisasi 71,13 persen dari 13 objek pajak.
"Dari 13 objek pajak itu pendapatan terbesar dari pajak Penerangan Jalan Umum (PJU) sebesar Rp17 miliar, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp16,6 miliar dan Opsen BBNKB sebesar Rp18,6 miliar. Namun untuk pajak bagi hasil dari Opsen BBNKB, provinsi menurunkan target Pemkab Batola, sehingga hal ini harus dibicarakan kembali," tegasnya.
Kemudian, sambung dia, untuk PAD Pemkab Batola di tahun 2026 ditargetkan Rp130 miliar karena ada penurunan Opsen BBNKB dari provinsi.
