Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, H Iwan Friady, di Kandangan, Selasa (26/7), mengatakan dalam rangka untuk pencapaian target RPJMD, saat ini telah dalam proses penyusunan anggaran baik APBD perubahan TA 2017 maupun APBD TA 2018.
"Untuk anggaran 2018 masih dalam tahapan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), karena masih dalam tahapan KUA- PPAS diharapkan untuk APBD perubahan tahun 2017 dan APBD 2018 tidak terlepas dalam upaya pencapaian target RPJMD,"katanya.
Dijelaskan dia, target-target RPJMD yang tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup), ada beberapa SKPD yang menjadi penanggung jawab, meskipun realisasi target tersebut adalah target yang diberikan lintas SKPD.
Maka kepada SKPD penanggung jawab, bisa mengkoordinasikan dengan SKPD yang lain dalam rangka sinkronisasi data agar target tersebut bisa tercapai.
Disampaikan dia, tahapan yang telah dilaksanakan pada perubahan Perbup yang secara indikator dilaksanakan pada saat menyelaraskan dengan Perbup berkenaan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).
Setelah dievaluasi ada beberapa program yang berubah, perubahan ini dilaksanakan sebelum adanya perubahan SKPD yang baru, sehingga pada saat bulan januari 2017, ada beberapa kewenangan yang tidak menjadi kewenangan SKPD lagi.
"Sasaran indikator bertambah sebanyak 84, dan yang tercapai 32 indikator sasaran, 43 masih dalam proses dan ada 9 pindah kewenangan,"katanya.
Wakil Bupati HSS H Ardiansyah mengucapkan terimakasih atas pencapaian 32 indikator sasaran, meskipun masih ada 43 indikator yang masih dalam proses.
Dijelaskan dia, bahwa RPJMD merupakan sebuah dokumen yang bersifat politis, akademis dan juga bersifat teknis saat membuka rakor evaluasi capaian sasaran RPJMD Kabupaten HSS triwulan II tahun 2017 di aula Rakat Mupakat Sekretariat Daerah HSS, Selasa (26/7) pagi.
Ia meminta kepada peserta rakor bisa memahami tiga komponen tersebut dengan jelas dan mengharapkan agar seluruh kegiatan di tahun anggaran 2017 perubahan dan tahun anggaran 2018 supaya bisa diarahkan untuk mencapai target RPJMD.
Ditambahkan dia, kecuali ada hal-hal khusus yang dikecualikan pimpinan atau kewenangan, yang sifatnya arahan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
