Pimpinan Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika di Banjarbaru, Kamis, menyampaikan pihaknya menilai pelayanan dan pelaksanaan distribusi di pangkalan tersebut telah memenuhi standar operasional prosedur (SOP) dari sisi kualitas maupun sasaran.
Baca juga: Pemkab Tapin gelar operasi pasar respon lonjakan harga gas
“Kami senang melihat pangkalan ini karena SOP dilaksanakan dengan baik. Hasil pengecekan tabung menunjukkan konsistensi berat di angka 8 kilogram, artinya sesuai standar dengan berat tabung kosong 5 kg dan isi LPG 3 kg,” ujar Yeka.
Ia juga menambahkan distribusi LPG dilakukan secara konsisten dengan segmentasi yang jelas antara rumah tangga dan pelaku usaha mikro yang mayoritas konsumen merupakan rumah tangga, menunjukkan subsidi menjangkau kelompok yang tepat.
Selain itu, harga jual LPG di pangkalan juga sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp18.500 per tabung.
"Tidak ditemukan penjualan di atas harga tersebut, ini mencerminkan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik," ungkap Yeka.
Saat kunjungan itu, Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto menyatakan komitmen perusahaan dalam menjaga ketepatan sasaran distribusi melalui program Subsidi Tepat.
Baca juga: Pertamina Kalimantan tingkatkan kompetensi tim penyelamat di SPBU
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman RI atas dukungan dan pengawasan terhadap tata kelola distribusi LPG 3 Kg. Ini menjadi penguat bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan,” kata Eko.
Eko juga menuturkan Pertamina Patra Niaga telah menerapkan digitalisasi distribusi melalui Merchant Apps yang terintegrasi guna memastikan subsidi energi digunakan oleh konsumen sesuai kriteria seperti rumah tangga, usaha mikro, nelayan, dan petani sasaran.
“Kami terbuka terhadap masukan Ombudsman RI demi penyempurnaan sistem distribusi LPG bersubsidi. Ke depan, kami siap bersinergi dalam kunjungan bersama ke berbagai wilayah agar distribusi tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga terjamin dari sisi stok dan pelayanan,” tutupnya.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pertamina Patra Niaga dalam mendukung kebijakan pemerintah menyalurkan energi bersubsidi secara adil dan transparan.
Baca juga: Pemkab Tabalong gandeng Universitas Pertamina untuk program beasiswa 1.000 sarjana
