Banjarmasin (ANTARA) - Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural serta Potensi bagi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM Hukum) Kementerian Hukum.
Berdasarkan keterangan tertulis diterima di Banjarmasin, Minggu, menyebutkan kegiatan ini berlangsung secara luring pada 25 hingga 26 Juli 2025 di Kampus BPSDM Hukum, Depok, Jawa Barat.
Baca juga: Kemenkum Kalsel refleksi semangat pengabdian sebagai insan Pengayoman
Peserta dari Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan yang mengikuti penilaian ini antara lain Kepala Kantor Wilayah Alex Cosmas Pinem, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Anton Edward Wardhana, serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum Meidy Firmansyah.
Pembukaan kegiatan dihadiri oleh Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Hukum, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN, para asesor SDM Aparatur, serta 58 peserta dari berbagai unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum.
Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya strategis dalam manajemen talenta ASN, sejalan dengan amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 dan Undang-Undang ASN Tahun 2023.
“Kepemimpinan yang efektif sangat dibutuhkan di tengah dinamika birokrasi, transformasi digital, serta tuntutan publik terhadap pelayanan yang profesional dan akuntabel,” ujar Gusti Ayu.
Penilaian kompetensi ini mengukur delapan kompetensi manajerial, satu kompetensi sosial kultural (perekat bangsa), serta delapan aspek potensi.
Baca juga: Kakanwil Kemenkum Kalsel tekankan kinerja optimal dan integritas
Metode yang digunakan meliputi assessment center, psikotes, analisis kasus, Leaderless Group Discussion (LGD), dan wawancara berbasis kompetensi.
Tim asesor terdiri dari 33 orang asesor SDM Aparatur dengan berbagai jenjang keahlian, dibantu tim pendukung dari BPSDM Hukum.
Sekretaris BPSDM Hukum, Jusman, dalam laporannya menyebutkan bahwa hasil dari penilaian ini akan menjadi dasar penting dalam pembinaan karier, pengisian jabatan, dan pengembangan kompetensi para pejabat tinggi pratama.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen BPSDM Hukum dalam menjaga mutu penyelenggaraan assessment center yang telah terakreditasi A dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Melalui pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta dapat menunjukkan kompetensi terbaiknya sebagai bekal untuk menjadi pemimpin yang profesional, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan birokrasi masa depan.
Baca juga: Kemenkum Kalsel Goes to Pesantren edukasi santri kekayaan intelektual
