Banjarbaru (ANTARA) - Fraksi-fraksi di DPRD Banjarbaru, Kalimantan Selatan memberikan catatan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun 2025 yang diajukan pemerintah kota itu.
Ketua DPRD Banjarbaru Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera di Banjarbaru Selasa mengatakan, catatan itu disampaikan fraksi-fraksi melalui rapat paripurna di gedung DPRD Banjarbaru, Selasa.
"Fraksi-fraksi melalui juru bicara menyampaikan pandangan umum fraksi sekaligus memberi catatan atas APBD perubahan tahun 2025 yang telah disampaikan Pemkot Banjarbaru," ujar Rizky.
Juru bicara Fraksi PPP Emir Nahl Kharisma mengatakan, fraksinya menyarankan postur keuangan daerah disesuaikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi seluruh masyarakat "Kota Idaman".
"Kami menilai perubahan APBD itu harus terencana, terarah dan terus berkelanjutan fokus pembangunan dan penguatan layanan dasar dan infrastruktur serta efisiensi dan transparansi anggaran," ucap Emir.
Fraksi PDIP melalui juru bicara Putra Qomaluddin Attar Nurriqli menyebut, fraksinya mengapresiasi program 100 hari wali kota dan berharap bisa terealisasi khusus melalui APBD perubahan tahun 2025.
"Kami mendukung program 100 hari wali kota dan meminta tercapai baik terkait pelayanan publik, mitigasi banjir dan kebersihan, penyaluran bantuan masyarakat kurang mampu dan pencegahan Stunting," tuturnya.
Sementara, Fraksi Kesan meminta APBD perubahan 2025 menjadi alat efektif menyelesaikan permasalah perkotaan sehingga bisa dituntaskan dan masyarakat tidak lagi merasa kesusahan atas kondisi lapangan.
"Kami minta permasalahan banjir, penataan PKL dan pasar rakyat, transportasi publik hingga ruang terbuka hijau termasuk penanganan kemiskinan bisa dituntaskan," ujar jubir Fraksi Kesan Emi Lasari.
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Demokrat, Gerindra, PKB dan Fraksi Nasdem menyetujui APBD perubahan dibahas lebih lanjut melalui Badan Anggaran dan tim dari Pemkot Banjarbaru.
