Batulicin (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) ke-13 secara beruntun dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan (BPK Perwakilan Kalsel).
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif menerima piagam WTP saat penyerahan laporan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Anggaran 2025.
“Capaian menjadi bukti konsistensi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, adaptif, dan akuntabel,” kata Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, di Batulicin Selasa.
Ia mengatakan, keberhasilan itu juga sejalan dengan misi pembangunan daerah dalam RPJMD Tanah Bumbu 2025–2029, khususnya pada tata kelola pemerintahan yang adaftif, melayani, dan akuntabel.
Bupati mengapresiasi kepada BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan serta seluruh jajaran pemerintah daerah atas kerja sama dan komitmen dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, opini WTP yang kembali diraih bukan hanya menjadi capaian administratif, tetapi juga bentuk nyata dari sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam membangun sistem pemerintahan yang profesional dan terpercaya.
“Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjaga pengelolaan keuangan daerah agar tetap efektif, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Penyerahan LHP LKPD merupakan agenda tahunan yang menjadi bagian dari mekanisme pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap penggunaan anggaran.
Baca juga: Tanah Bumbu entaskan kemiskinan bersama PRSTS
Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Andriyanto, menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah di Kalimantan Selatan perlu terus memperkuat pengawasan dan kepatuhan dalam pelaksanaan program pembangunan, termasuk pada aspek pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan anggaran.
Selain membahas laporan keuangan pemerintah daerah, pertemuan tersebut juga menyoroti perkembangan ekonomi dan indikator kesejahteraan masyarakat di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan. Pemerintah daerah didorong untuk terus memperkuat sinergi pembangunan agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Bagi Kabupaten Tanah Bumbu, raihan opini WTP ke-13 ini menjadi momentum untuk terus memperkuat kepercayaan publik sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” tutupnya.
Baca juga: Bupati Tanah Bumbu apresiasi dedikasi pimpinan Lapas Batulicin
Pewarta: Sujud MarionoEditor : Sukarli
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
