Kotabaru, Kalsel (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan hasil evaluasi atas perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun 2025.
Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan Ayi Riyanto, mengatakan, dari total anggaran lima sektor prioritas yang mencapai Rp1,4 triliun, terdapat Rp764,8 miliar atau 51,5 persen anggaran yang berpotensi tidak efektif, serta Rp42,2 miliar (2,85%) yang dinilai tidak efisien.
Baca juga: Bupati Kotabaru apresiasi BPKP sukses evaluasi perencanaan dan penganggaran
"Sejumlah program masih disusun tanpa keterkaitan yang kuat antara perencanaan jangka menengah dan pendek," katanya di Kotabaru, dilaporkan Jumat.
Selain itu, indikator kinerja program lebih banyak berorientasi pada aspek kuantitatif ketimbang kualitas hasil.
“Kami melihat masih banyak indikator yang hanya menghitung jumlah, seperti anak yang bersekolah, tanpa mengukur kualitas pendidikan itu sendiri,” ujar perwakilan BPKP.
Kondisi ini, lanjutnya, berkontribusi terhadap permasalahan lanjutan seperti tingginya angka pengangguran terbuka, yang bahkan melampaui angka kemiskinan di Kotabaru.
Evaluasi juga menyoroti ketidaksesuaian antara judul program dan implementasi di lapangan.
Salah satu contoh yang disampaikan adalah program penanggulangan stunting yang justru banyak mengalokasikan anggaran untuk kegiatan tidak langsung, seperti pelatihan umum, alih-alih intervensi spesifik untuk ibu hamil dan balita.
Baca juga: Bupati HSS ajak OPD perkuat komitmen perkuat tata kelola pemerintahan
Selain itu, anggaran pemberdayaan UMKM disebut masih belum sepenuhnya menjangkau pelaku usaha kecil di desa-desa yang membutuhkan akses dan pendampingan.
