"Kita dihadapkan sejumlah tantangan yang signifikan, salah satunya upaya meningkatkan naik kelas menjadi Provinsi berpendapat menengah atas," kata Kepala Bappeda Provinsi Kalsel Ariadi Noor di Banjarmasin, Selasa.
Baca juga: Pemprov Kalsel pacu transformasi ekonomi hilirisasi dan agroindustri
Ariadi mengungkapkan pendapatan per kapita Provinsi Kalsel mencapai 4.186 Dolar Amerika Serikat (AS) per tahun menandakan masih berada di bawah ambang batas klasifikasi Bank Dunia untuk kategori menengah ke atas sebesar 4.446 Dolar AS.
Guna meningkatkan status pendapatan, Ariadi menegaskan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025–2029 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Diungkapkan Ariadi, kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk menjaring aspirasi dan menyelaraskan kebijakan pembangunan jangka menengah saat menghadapi tantangan dan peluang pembangunan daerah.
Sebagai pembanding, Ariadi menyebutkan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mencapai pendapatan per kapita sebesar 4.941 Dolar AS, Kalimantan Utara (13.240 Dolar AS), dan Kalimantan Timur (14.160 Dolar AS).
“Dari data ini terlihat jelas bahwa Kalsel memiliki tantangan besar yang perlu dijawab dengan kerja keras, transformasi struktural, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih progresif," ungkap Ariadi.
Baca juga: Pemprov Kalsel fokus jadi gerbang logistik Kalimantan perkuat IKN
Ariadi menuturkan struktur ekonomi Kalsel yang masih sangat bergantung pada sektor sumber daya alam, terutama pertambangan bersifat ekstraksi yang menyebabkan stagnasi dengan pertumbuhan sektor pertambangan mencapai 3,03 persen pada 2024.
Namun, Kepala Bappeda Kalsel menyebutkan muncul harapan dari sektor lain yang mulai menunjukkan geliat pertumbuhan positif di Kalsel, meliputi sektor pertanian mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,16 persen dan sektor perdagangan tumbuh sekitar 6,36 persen.
“Kondisi ini menunjukkan adanya peluang besar untuk mendorong diversifikasi ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan," ungkap Ariadi.
Oleh karena itu, diucapkan Ariadi, transformasi struktural menuju ekonomi berbasis nilai tambah, peningkatan daya saing sektor non-ekstraksi, serta keberlanjutan lingkungan harus menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah pada masa mendatang.
Baca juga: DPRD Kalsel datangi Bappeda Kapuas Kalteng perkuat sinergi
