Banjarmasin (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Muhidin menyebutkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di provinsi itu mencapai 75,19 atau di atas rata-rata nasional yang hanya 75,02 pada 2024.
"Pencapaian itu naik sebesar 0,53 poin dibandingkan 2023 yang hanya 74,66 poin," kata Muhidin di Banjarmasin, Jumat.
Baca juga: 1.234 CPNS dan PPPK Provinsi Kalsel terima SK
Selain itu, Muhidin mengungkapkan laju pertumbuhan ekonomi Kalsel tumbuh sebesar 5,05 persen dan Indeks Kualitas Lingkungan hidup pada 75,7 poin atau di atas nilai rata-rata nasional yang menjadi salah satu indikator komitmen daerah membangun aspek lingkungan hidup secara berkelanjutan.
Kemudian, angka pengangguran di Kalsel sebesar 4,2 persen dan angka kemiskinan sekitar 4,11 persen atau di bawah rata-rata nasional. Bahkan Kalsel termasuk provinsi dengan persentase penduduk miskin peringkat dua terkecil di Indonesia.
"Kesenjangan pembagian pendapatan atau gini rasio juga terus menurun. Pada 2023 gini rasio di Kalsel berada pada angka 0,313, sedangkan 2024 pada angka 0,302," ungkap mantan Wali Kota Banjarmasin tersebut.
Catatan lain, Provinsi Kalsel mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tata kelola pemerintahan selama 10 tahun terakhir, sehingga menjadi satu-satunya provinsi di luar Pulau Jawa yang memperoleh nilai SAKIP A.
Baca juga: Gubernur Kalsel minta panitia jamin kebersihan kamar calon haji
Muhidin menegaskan pencapaian tersebut menunjukkan Provinsi Kalsel memiliki komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Gubernur Muhidin pun sempat membeberkan lima prioritas pembangunan yang diharapkan mendapatkan dukungan kementerian/lembaga negara dan seluruh kabupaten/kota, agar dapat bersinergi saat menyusun dan menjalankan program kegiatan tersebut melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2025.
Program prioritas Musrenbang Kalsel pada 2025 meliputi pertama pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berbudaya, kedua pembangunan infrastruktur dasar dan kewilayahan, ketiga perekonomian berbasis, peningkatan sektor unggulan (industri, UMKM, perdagangan, pertanian dan pariwisata) didukung investasi, tenaga kerja berdaya saing, serta energi berkelanjutan.
Keempat, peningkatan kualitas lingkungan dan kapasitas mitigasi serta penanganan bencana, dan kelima peningkatan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik.
Baca juga: Gubernur Kalsel amanatkan HMI lahirkan kader terbaik guna eksistensi
