Pelaihari (ANTARA) - Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan Achmad Taufik mengatakan, pada 2025, DKPP Tanah Laut mengajukan data penambahan kouta BBM bersubsidi untuk nelayan pesisir ke BPH Migas.
"Pengajuan penambahan kuota BBM bersubsidi untuk nelayan pesisir ini dilakukan karena jatah yang ada masih belum tercukupi," ujar Achmad Taufik, di Pelaihari, Selasa.
Baca juga: TP-PKK Kalsel-TP-PKK Tanah Laut gelar beragam bakti sosial
Menurut dia, rincian BBM bersubsidi didapat nelayan Taboneo selama ini berjumlah 110.000 liter per bulan.
"Sedangkan Kuala Tambangan mendapatkan jatah per bulan 5.000 liter dan Pagatan Besar mendapatkan jatah BBM bersubsidi per bulan 70.000 liter," ungkap Achmad Taufik.
Lebih lanjut dia mengemukakan, jumlah didapat nelayan untuk BBM bersubsidi tersebut jauh dari harapan.
"Cuma kouta BBM bersubsidi untuk nelayan itu yang tersedia saat ini," ucapnya.
Baca juga: BKPSDM Tanah Laut: 32 CPNS rekrutan 2024 terima SK
Kemudian, sambung dia, jumlah nelayan di Kabupaten Tanah Laut berdasarkan data sekitar 9.000 orang tersebar di beberapa desa pesisir.
"Desa pesisir tersebut yakni, Desa Kintap, Desa Takisung, Desa Panyipatan, Desa Kurau, Desa Bumi Makmur dan Desa Jorong," demikian tandas Kepala DKPP Tanah Laut.
Dia berharap, dengan penambahan jatah BBM bersubsidi bagi nelayan Tanah Laut dapat membatu para nelayan akan kebutuhan BBM bersubsidi.
Baca juga: Pemprov Kalsel dukung Tanah Laut jadi percontohan swasembada pangan
