Banjarmasin (ANTARA) - Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Banjarmasin, Kalimantan Selatan melakukan pembahasan tentang kondisi ekonomi Indonesia terkini dari efesiensi anggaran hingga dibentuknya Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang baru saja diresmikan Presiden Prabowo Subianto.
Ketua ISEI Banjarmasin, Prof Dr. Ahmad Yunani, SE, M.Si di Banjarmasin, Senin menyampaikan, melalui diskusi panel dihadiri oleh akademisi, praktisi ekonomi, serta perwakilan dunia usaha tersebut membedah berbagai tantangan dan peluang ekonomi yang tengah dihadapi bangsa.
Baca juga: Penerimaan bea cukai di Kalsel tumbuh 690 persen meski APBN kontraksi
"Termasuk persoalan korupsi dalam sistem pelelangan proyek, efisiensi anggaran, pertumbuhan ekonomi syariah, serta strategi peningkatan investasi asing," ujarnya.
Dia menyampaikan, forum ini merupakan wadah penting bagi para sarjana ekonomi untuk merespons dinamika ekonomi secara akademis dan praktis.
“Kami ingin mendiskusikan berbagai kebijakan ekonomi yang sedang diterapkan, mencari solusi dari permasalahan yang ada, serta menawarkan rekomendasi yang dapat diimplementasikan baik di tingkat lokal maupun nasional,” ujarnya.
Adapun empat narasumber yang tampil, yakni Akademisi Senior Dr. Rizali, MP yang kini mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin (Uniska) yang menyoroti tentang tentang korupsi dalam sistem pelelangan proyek pemerintah.
Kemudian, Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin Dr. Mahmud Yusuf, MSI yang membahas tentang efisiensi anggaran dan ekonomi keuangan Syariah serta dampaknya terhadap perekonomian.
Adapun dua akademisi perempuan dari Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, yakni Dr. Muzdalifah, SE, M.Si membahas tentang dampak korupsi terhadap perencanaan dan realisasi anggaran. Kemudian Dr. Hastin Umi Anisah, SE, MM yang membahas topik tentang Danantara dan tantangan investasi asing.
Kesimpulan dan harapan ke depan diskusi ISBAT ISEI Banjarmasin ini diakhiri dengan serangkaian rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam memperbaiki kondisi ekonomi nasional.
Para peserta sepakat bahwa reformasi sistem pelelangan proyek harus terus dilakukan untuk menekan korupsi, sementara efisiensi anggaran harus dilakukan dengan strategi yang lebih matang agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi.
Baca juga: 10.232 debitur terima KUR Rp574,85 miliar di Kalsel
Selain itu, kebijakan seperti Danantara harus disertai dengan peningkatan transparansi dan pengawasan agar dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.
Sementara dari sisi industri, perbaikan regulasi sangat diperlukan agar Indonesia semakin kompetitif dalam menarik investasi asing.
"Dengan berbagai tantangan yang ada, diskusi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi ISEI Banjarmasin dalam merumuskan solusi ekonomi yang lebih baik bagi masa depan Indonesia," demikian kata Ahmad Yunani.
