Banjarmasin (ANTARA) - Pakar ekonomi dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Prof. Muhammad Handry Imansyah menilai deposito anggaran yang dilakukan pemerintah daerah (pemda) di perbankan merugikan masyarakat karena tidak memberikan dampak secara langsung.
“Dari sisi ekonomi, anggaran itu sebenarnya harus dibelanjakan, tidak boleh lama didiamkan di bank. Kalau dibelanjakan, uang berputar di pasar. Memang kalau disimpan di bank bunga bertambah, tapi masyarakat tidak merasakan dampak langsung karena uang itu didiamkan di bank,” ujar Prof Handry.
Baca juga: Endapan dana Kalsel di bank mencapai Rp5 triliun dipertanyakan
Prof Handry pun mendukung kebijakan Menteri Keuangan Purbaya yang menyoroti banyaknya pemda mendiamkan anggaran daerah di bank dengan berbagai alasan.
“Secara hitung-hitungan ekonomi, anggaran yang diam di bank tidak memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat meskipun ada bunga yang berjalan karena beberapa pemda mendepositkan anggaran di bank,” ungkapnya.
Menurut dia, kalau uang dibelanjakan maka kegiatan ekonomi berputar secara multiplier. Dengan belanja, uang berputar lebih cepat dan pendapatan masyarakat meningkat secara luas, sedangkan uang yang didiamkan di bank susah bergerak.
Guru Besar Ekonomi dari ULM ini pun menekankan bahwa keuntungan bunga uang daerah yang didiamkan di bank tidak memberikan manfaat lebih kepada masyarakat, justru dibelanjakan lebih menguntungkan masyarakat.
Menurut hitungan ekonomi, Prof Handry mengatakan secara umum manfaat sementara dari uang yang didepositkan di bank, hanya berdampak langsung bagi kas pemda.
Namun, lanjutnya, uang yang segera dibelanjakan akan meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat. Karena jika uang daerah didiamkan di bank dengan alasan mendapatkan bunga dari hasil deposito, justru pendapatan dan kesempatan kerja masyarakat tidak meningkat signifikan.
Baca juga: Pemkab dan DPRD Tapin sepakati KUPA-PPAS perubahan 2025
“Anggaran itu harus berjalan dan bergulir. Begini ya, kalau uang terus berputar dengan cepat, kesempatan kerja naik, pendapatan naik dan pajak akan meningkat,” tutur Prof Handry.
Ia pun memberikan contoh sederhana dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat daerah mendapatkan anggarannya dan langsung dibelanjakan, pasar bergerak dan kesempatan kerja meningkat karena pelaku usaha ada yang membuat makanan dan jasa lain, ekonomi berputar dengan cepat.
“Kalau uang MBG ini didiamkan sebulan di bank supaya mendapat bunga, ya jelas tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Jadi hitung-hitungan ekonominya seperti itu, uang berputar maka pendapatan masyarakat cepat meningkat,” demikian Prof Handry.
Terkait polemik ini, Prof Handry menyoroti kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) yang mendiamkan anggaran sekitar Rp4,7 triliun di Bank Kalsel dalam bentuk deposito dan giro untuk mendapatkan keuntungan berupa bunga.
