Pemkab Tala optimalkan PNBP Polri untuk efisiensi SDM ASN

Tanah Laut, Kalsel (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Pemkab Tala), Kalimantan Selatan, mengoptimalkan pemanfaatan layanan Assessment Center Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Polri sebagai langkah efisiensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN).

Upaya tersebut dilakukan dengan memanfaatkan layanan penilaian kompetensi berbasis sistem terintegrasi yang dinilai mampu mendukung pengelolaan SDM secara lebih efektif dan akuntabel.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Tanah Laut Akhmad Hairin di Pelaihari, Kabupaten Tala, Senin, mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti pemanfaatan layanan tersebut sebagai bahan kebijakan daerah.

"Kami akan menyampaikan seluruh hasil pemaparan ini kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pengembangan kapasitas ASN," ujarnya.

Dia menjelaskan, layanan Assessment Center Polri menawarkan sejumlah keunggulan yang dapat mendukung efisiensi anggaran daerah.

Salah satunya, kata dia, tidak memerlukan proses tender sehingga dapat mempercepat pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi ASN.

Selain itu, biaya yang ditawarkan telah sesuai dengan ketentuan pemerintah sehingga memberikan kepastian dalam pengelolaan anggaran.

"Fleksibilitas waktu dan lokasi juga menjadi keunggulan, sehingga pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah," katanya.

Layanan ini juga didukung fasilitas modern seperti ruang computer assisted test (CAT), leaderless group discussion (LGD), behavioral event interview (BEI), serta sistem digital terintegrasi.

Seluruh proses penilaian dilakukan oleh asesor bersertifikat untuk menjamin objektivitas dan profesionalitas hasil yang diperoleh.

"Keunggulan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas ASN sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien," ujarnya.

Selain itu, ucapnya, dengan optimalisasi layanan tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur secara berkelanjutan sekaligus mendukung penguatan sistem birokrasi yang berdaya saing di tingkat nasional.