Kami berfokus pada inovasi pendanaan non-APBD untuk memicu investasi swasta, tujuannya jelas menciptakan leverage effect,
Kandangan (ANTARA) - Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan (Kalsel), H Syafrudin Noor menekankan pentingnya pergeseran paradigma pemerintahan menuju "Entrepreneur Government", atau konsep birokrasi pemerintahan yang mengadopsi jiwa, semangat, dan perilaku kewirausahaan dalam pengelolaan pelayanan publik.
"Hal ini agar daerah tidak lagi hanya bergantung pada dana transfer pusat, tapi mampu menciptakan peluang investasi," katanya saat memberikan paparan pendahuluan secara daring dalam agenda pemaparan terkait Creative Financing (Pembiayaan Kreatif) Tahun 2026, yang diselenggarakan secara virtual oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jumat.
Jajaran Pemkab HSS mengikuti agenda ini dan dipusatkan di Media Center Setda HSS. Pemkab HSS berhasil masuk nominasi penghargaan Entrepreneur Government, HSS, karena dinilai berhasil merancang skema pendanaan alternatif di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Baca juga: 40 pengelola perpustakaan sekolah HSS ikuti bimtek akreditasi
Sementara itu, pemaparan secara rinci dan teknis kemudian dilanjutkan oleh Wabup HSS, H. Suriani, ia menguraikan strategi daerah dalam memaksimalkan infrastruktur dan mendukung ekosistem ekonomi kreatif.
"Kami berfokus pada inovasi pendanaan non-APBD untuk memicu investasi swasta, tujuannya jelas menciptakan leverage effect atau efek ungkit, di mana dana APBD yang terbatas dapat memancing masuknya modal besar dari sektor swasta demi kemandirian fiskal daerah," ujar wabup.
Adapun keseriusan Pemkab HSS dalam agenda ini terlihat dari kehadiran jajaran pejabat yang lengkap secara daring. Mulai dari para Asisten Setda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait khususnya jajaran BPKPD HSS, hingga Direktur RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan dan Direktur RSUD Daha Sejahtera turut mendampingi proses pemaparan.
Kehadiran para direktur rumah sakit ini menegaskan bahwa skema Creative Financing juga menyasar sektor pelayanan publik kesehatan, yang berpotensi dikembangkan melalui kerja sama pihak ketiga atau inovasi layanan berbayar yang tetap terjangkau.
Baca juga: HSS raih penghargaan bergengsi di Top BUMD Award 2026
Paparan tersebut disampaikan langsung di hadapan tim penilai yang terdiri atas unsur internal Kemendagri, pakar ekonomi dan keuangan publik, akademisi dari perguruan tinggi dan perwakilan media massa nasional.
Program yang diinisiasi oleh Kemendagri bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih lincah dalam mencari metode alternatif pembiayaan.
Tiga poin utama yang menjadi sorotan dalam evaluasi tahun 2026 ini meliputi inovasi pendanaan dengan mencari celah pembiayaan di luar instrumen konvensional APBD, kemandirian fiskal dengan mengurangi ketergantungan terhadap anggaran pemerintah pusat.
Kemudian, ekosistem ekonomi kreatif dengan mengintegrasikan pembangunan infrastruktur, melalui pengembangan sektor kreatif lokal.
Pewarta: FathurrahmanEditor : Mahdani
COPYRIGHT © ANTARA 2026