Banjarmasin (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin memastikan memperkuat kebijakan untuk perlindungan perempuan dan anak dalam penyusunan dokumen perencanaan program untuk tahun 2025-2029.
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Kalsel Agus Dian Nur di Banjarbaru, Rabu, menyampaikan, Gubernur menekankan penguatan kebijakan penyusunan dokumen perencanaan terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan penguatan keluarga dalam segala aspek.
Menurut dia, Gubernur menekankan itu pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) dan Forum Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPA-KB) Provinsi Kalsel tahun 2025-2029 pada 17 Februari 2025 di Kota Banjarmasin.
Dia menyatakan, penguatan kebijakan yang dimaksud Gubernur adalah untuk pendidikan, kesehatan, ekonomi dan perlindungan hukum.
Selain itu, kata dia, peningkatan kualitas layanan dan infrastruktur pendukung untuk memastikan setiap perempuan dan anak mendapatkan akses yang layak dan setara.
"Gubernur ingin semua termuat dalam kebijakan yang kuat, beliau sangat serius terhadap ini," ujarnya.
Apalagi, sebagai Gubernur Kalsel terpilih untuk periode 2025-2030, kata Agus Dian, program ini harus sejalan dengan taglinenya "Bekerja Bersama, Merangkul Semua".
Karenanya, kata dia, ditekankan kolaborasi lintas sektor yang lebih efektif, karena keberhasilan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak bisa berjalan sendiri, tetapi memerlukan sinergi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta dan masyarakat.
Demikian juga penguatan program ketahanan keluarga yang menjadi kunci dalam membangun generasi penerus yang berkualitas.
Gubernur juga mengajak semua, untuk bekerja dengan penuh komitmen, menyusun perencanaan yang berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil, benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat Kalsel.
Karenanya, Rakernis DPPPA-KB Kalsel 2025-2029 tersebut, dinyatakan Gubernur sebagai momen penting semua untuk menyusun arah pembangunan daerah yang lebih intensif, berkeadilan dan berkelanjutan, khususnya dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta penguatan keluarga berencana.
Kepala DPPPA-KB Provinsi Kalsel Sri Mawarni menyebutkan, Rakornis yang sudah dilaksanakan tersebut diikuti pemerintah kabupaten/kota yang membahas isu-isu strategis terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan urusan keluarga.
"Kita juga menyelaraskan program kementerian dalam rangka dengan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030 dan Rencana Strategis (Renstra) bidang terkait perempuan dan anak serta urusan keluarga," ujarnya.
Dia pun memastikan mengikuti arahan Gubernur Kalsel H Muhidin tentang penguatan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari segala aspek tersebut.
