Banjarbaru (ANTARA) - Jajaran Pemerintah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dan anggota DPRD mensosialisasikan gerakan antikorupsi untuk menyikapi persoalan penyalahgunaan keuangan negara di lembaga eksekutif dan legislatif.
Wali Kota Banjarbaru Muhammad Aditya Mufti Ariffin didampingi para pimpinan SKPD dan Ketua DPRD Kota Banjarbaru Gusti Rizky Sukma Iskandar Putra bersama anggota dewan menghadiri sosialisasi di Yogyakarta itu.
Baca juga: Wali Kota kunjungi posko pengungsian banjir pastikan kebutuhan warga terpenuhi
"Kami bersama pimpinan SKPD dan pimpinan serta anggota DPRD sudah mengikuti sosialisasi anti korupsi yang digelar di Kota Yogyakarta 29-31 Januari 2025," ujar Aditya dihubungi di Banjarbaru, Jumat.
Menurut Aditya, sosialisasi yang diikuti jajaran eksekutif dan legislatif itu menghadirkan narasumber Ketua Penyuluh KPK Kalimantan Selatan Mujiburrahman yang memberikan materi tentang korupsi.
Aditya menekankan sosialisasi yang berkaitan dengan korupsi itu harus menjadi perhatian terutama bagi setiap pimpinan SKPD sehingga bisa mengimplementasikan di lingkup organisasi.
"Kegiatan ini sangat penting bagi setiap pimpinan SKPD sehingga bisa mencegah maupun mengantisipasi potensi korupsi agar penggunaan keuangan negara bisa digunakan tanpa kesalahan," ucapnya.
Baca juga: Wali Kota Aditya apresiasi pertumbuhan seni rupa di Banjarbaru
Ketua DPRD Banjarbaru Gusti Rizky Sukma Iskandar Putra menegaskan, sosialisasi anti korupsi antara jajaran Pemkot dan DPRD menjadi langkah penting dalam pencegahan korupsi di kota setempat.
"Sosialisasi ini penting karena dapat menjadi langkah dalam mencegah tindak pidana korupsi sehingga baik jajaran Pemkot maupun DPRD dapat bersama-sama menghindari dan mengantisipasi korupsi," tegasnya.
Dikatakan politisi Partai Golkar itu, pihaknya juga berharap agar seluruh anggota dewan memahami setiap penjelasan dan menjalankannya sehingga dapat mencegah potensi korupsi di lembaga legislatif.
Baca juga: Wali Kota Aditya harapkan sinergi makin kuat wujudkan kamtibmas kondusif
