Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyusun data tunggal kemiskinan yang mengintegrasikan berbagai data dari kementerian/lembaga untuk meluluskan atau graduasi masyarakat miskin dan memberdayakan mereka.
"Untuk protokol kerja sama dan intervensi (pengentasan kemiskinan), kita sama-sama mengeroyok, agar segera graduasi dari yang miskin supaya diberdayakan," kata Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko di Jakarta, Jumat.
Budiman menegaskan, berbagai kementerian/lembaga (K/L) akan bekerja sama dalam sinkronisasi data tunggal kemiskinan untuk intervensi pengentasan kemiskinan yang lebih tepat.
"Kami membahas masalah konsolidasi data dan sinkronisasi program pengentasan kemiskinan di beberapa kementerian yang kami undang, tetapi karena program pengentasan kemiskinan ini ada di 27 kementerian ada 154 program, rapat koordinasi (rakor) ini bukan yang terakhir, ke depan akan ada rakor dengan kementerian lain," ujar dia.
Baca juga: Kemensos dan Kemendagri kolaborasi percepat pengentasan kemiskinan
Baca juga: Pemkot Jakut perkuat TKPK untuk tanggulangi persoalan kemiskinan
Ia juga menyoroti Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyampaikan bahwa metode survei atau sensor pendataan selama ini belum bisa menangkap orang miskin yang tidak jelas tempat tinggalnya atau nomaden, tetapi jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu penanganan khusus.
Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengemukakan pentingnya data tunggal kemiskinan untuk intervensi bantuan sosial (bansos) berbasis data yang lebih akurat.
"Kami terus berkonsolidasi dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden, bagaimana pengentasan kemiskinan ini berbasis data yang akurat, intervensinya akurat, dan terintegrasi antarkementerian, lembaga, dan nanti juga pemerintah daerah," kata Mensos.
Menurutnya, data tunggal tersebut semakin mempermudah Kemensos untuk menyusun strategi yang efektif untuk intervensi yang lebih tepat.
"Pada dasarnya (data tunggal kemiskinan) ini sungguh membuat kami bekerja lebih ringan karena nanti data yang digunakan ini sudah data tunggal, digunakan oleh semua kementerian/lembaga, dan juga pemda, lalu intervensi kita terintegrasi, bisa berbagi tugas, dan saya yakin hasilnya akan lebih efektif," ujar Mensos.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengapresiasi upaya mengintegrasikan data tunggal kemiskinan yang disusun oleh pemerintah untuk mempercepat program pengentasan kemiskinan.
"Kami juga menyampaikan ada berbagai data yang bisa digunakan, ada data kemiskinan makro dan mikro, dan tugas kami sesuai yang disampaikan oleh Mensos untuk menindaklanjuti arahan Presiden adalah kami harus mengintegrasikan berbagai data, kemudian menjadi data tunggal agar mudah dimanfaatkan untuk data pensasaran dari program percepatan pengentasan kemiskinan," paparnya.
Amalia menekankan pentingnya mencermati karakteristik orang miskin yang akan diberikan bantuan untuk program pengentasan kemiskinan.
"Kita juga harus mencermati karakteristik dari orang miskin yang mau mendapatkan bantuan atau program pengentasan kemiskinan, kalau memang dari data kami nanti akan bisa digunakan dengan melihat karakteristik dari orang miskin," tuturnya.
Menurutnya, dengan melihat karakteristik orang miskin, maka baik BP Taskin maupun Kemensos dapat melihat masyarakat mana yang berada di usia kerja atau tidak mampu sehingga bisa disasar agar memperoleh pendapatan yang lebih baik.
"Dengan karakteristik yang ada, bisa diketahui orang yang masih usia kerja dan kemudian karena ketidakmampuannya untuk tidak bekerja sehingga dia miskin, maka nanti akan digunakan oleh Pak Budiman dan Pak Mensos untuk pensasaran programnya akan lebih diarahkan bagaimana agar dia bisa bekerja dan memperoleh pendapatan yang lebih kaya," ujar Amalia.*
Baca juga: BP TASKIN bagikan benih padi unggul tangani kemiskinan berbasis desa
Baca juga: KemenPPPA: Hari Anak Sedunia kuatkan sinergi untuk hapus kekerasan
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
