Pemkab Tapin genjot produksi pangan lewat program cetak sawah Mentan

Rantau, Tapin (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapin, Kalimantan Selatan (Kalsel) berupaya menggenjot produksi pangan lewat program cetak sawah rakyat yang digencarkan oleh Menteri Pertanian (Mentan) RI di berbagai wilayah, termasuk di kabupaten ini.

“Kami telah menghadiri rapat koordinasi bersama Bapak Mentan untuk membahas percepatan lahan pertanian untuk kawasan Provinsi Kalimantan Selatan,” kata Penjabat (Pj) Bupati Tapin M Syarifuddin di Rantau, Tapin, Rabu.

Dia menyebutkan hasil rapat koordinasi itu, Bapak Mentan meminta Kabupaten Tapin menyiapkan lahan seluas 41.000 hektar, nanti akan dianalisa lahan mana yang mau digarap, juga dibahas terkait kepemilikan lahan dan lahan sawah yang dilindungi.

“Program ini sebagai langkah serius pemerintah daerah setempat dalam mendukung swasembada pangan nasional melalui program cetak sawah rakyat,” ujarnya.

Syarifuddin mengatakan sebagai salah satu daerah lumbung pangan di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tapin ditargetkan untuk berkontribusi signifikan dalam program cetak sawah yang digulirkan pemerintah pusat. 

Oleh karena itu, ia berharap berbagai target yang ingin dicapai pemerintah pusat untuk swasembada pangan, juga dapat direalisasikan di Kabupaten Tapin, sehingga butuh sinergi dan penuh optimisme agar berhasil mencapai target swasembada yang dicanangkan pemerintah.

Menurut Syarifuddin, yang utama adalah dukungan dari jajaran pemerintah, kemudian instansi terkait maupun swasta menjadi salah satu kunci penting dalam mewujudkan program cetak sawah rakyat ini.

“Kabupaten Tapin akan terus mengupayakan pengembangan lahan pertanian guna meningkatkan produksi pangan, sekaligus menjaga stabilitas ketahanan pangan di wilayah Kalimantan Selatan,” tutur Syarifuddin.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapin Triasmoro mengatakan target program cetak sawah mencapai 41.000 hektare.

“Realisasi ini masih harus melalui proses analisis lahan, mengingat sebagian area merupakan lahan terlindungi atau memiliki masalah kepemilikan,” ujar Triasmoro.