Barabai, Hulu Sungai Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Pemkab HST), Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Kementerian Sosial (Kemensos) memperbaiki pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) agar seluruh program sosial berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
“DTKS merupakan salah satu alat penting untuk memastikan program-program kesejahteraan sosial berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Dengan data yang akurat dan terintegrasi, kita dapat mengidentifikasi masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan dan dukungan,” kata Penjabat Sementara (Pjs) Bupati HST Faried Fakhmansyah di Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kamis.
Dia menekankan semua pihak harus terlibat dalam pengelolaan DTKS ini, termasuk pemerintah desa yang memiliki peran dalam pembaharuan data.
“Aplikasi ini berbasis online sehingga pembaharuan data dapat dilakukan realtime dan terintegrasi penuh dengan server data nasional. DTKS yang kami bahas pertama bersama Kemensos merupakan data untuk wilayah Kecamatan Pandawan,” ujarnya.
Faried mengajak semua pihak khususnya jajaran organisasi perangkat daerah terkait untuk memahami dengan jelas terkait pentingnya pengelolaan data yang baik dan transparan.
Selain itu, Pemkab HST juga menggandeng Kementerian Dalam Negeri untuk mengevaluasi perkembangan desa dan profil desa untuk wilayah Kecamatan Pandawan.
Menurut dia, profil desa merupakan alat yang sangat berguna dalam perencanaan pembangunan, dengan data yang akurat mengenai potensi kebutuhan dan masalah yang dihadapi, pemerintah daerah dapat merancang program-program yang lebih tepat sasaran dan efektif.
“Saya minta ASN menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan DTKS serta pengelolaan profil dan perkembangan desa sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat,” ujar Faried.
Sementara itu, Camat Pandawan M Affaw Al Bagaq mengatakan dalam memastikan program sosial berjalan tepat sasaran, pihaknya memberikan bimbingan teknis kepada peserta berjumlah 55 orang terdiri atas para kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan rakyat dan pelayanan desa, ASN Kecamatan Pandawan, Dinsos HST, dan Dinas PMD Kabupaten HST.
“Kemensos dan Kemendagri hadir sebagai narasumber dalam bimbingan teknis dengan materi kebijakan dan aplikasi pengelolaan DTKS, serta evaluasi perkembangan desa dan teknis pengelolaan profil desa,” ujar Affaw.
