Banjarbaru (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meminta dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk mencari terobosan baru mencegah terjadinya banjir di kota itu.
"Kami minta Dinas PUPR mencari terobosan baru mencegah banjir musiman yang berjadi di sejumlah wilayah," ujar Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarbaru Emi Lasari di Kota Banjarbaru, Kamis.
Menurut Emi, pihaknya sudah mengundang Dinas PUPR untuk memaparkan rencana induk (master plan) penanganan banjir yang telah disiapkan untuk mencegah potensi banjir dalam raker, Selasa (13/5).
Emi menuturkan, hasil kajian dari master plan yang disusun Dinas PUPR belum dibuatkan pemetaan sumber dan potensi mengatasi banjir yang mengancam sejumlah kawasan usai hujan mengguyur.
"Solusi yang disampaikan berupa kegiatan rutin yang dilakukan seperti normalisasi sungai, pembuatan embung dan lainnya. Semestinya ada terobosan yang bisa mencegah terjadinya banjir," ungkap Emi.
Ditekankan politisi perempuan itu, seharusnya ada analisa yang telah dibuat untuk mengatasi banjir di Banjarbaru yang terjadi akibat luapan air sungai karena tidak mampu untuk menampung air hujan.
"Seharusnya dibuatkan analisa seperti ukuran saluran drainase yang sesuai dengan kondisi luapan air saat intensitas hujan tinggi sehingga badan sungai mampu menampung debit air hujan," tuturnya.
Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Banjarbaru Muhammad Deny Pramudji mengatakan, hasil kajian masterplan banjir, wilayah Banjarbaru dibagi menjadi enam zona dan terus disempurnakan.
"Wilayah penanganan banjir dibagi enam zona dan ada tiga zona besar yang menjadi perhatian yakni zona 1 dari aliran Sungai Besar, Kemuning sampai ke belakang Bandara Syamsudin Noor," sebutnya .
Kemudian, zona 2 dimulai Sungai Rimba, Sungai Pulantan hingga ke Sungai Maluka dan Zona 3 di Kecamatan Cempaka, mulai dari Gunung Kupang hingga ke Sungai Tiung dan Sungai Maluka.
"Wilayah penanganan banjir yang dibuat sebelumnya mengalami penyempurnaan dan Komisi III dari hasil rapat mengharapkan master plan disempurnakan lagi melalui sedikit perbaikan," katanya.
Dikatakan, pelaksanaan terbagi tiga dari jangka pendek, menengah serta jangka panjang dan perencanaan bisa dilaksanakan tahun 2025 yang diawali pembahasan bersama DPRD untuk menentukan anggaran.
