Marabahan (ANTARA) - Penjabat (Pj) Bupati Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan Mujiyat mengajak, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) agar menjalankan tugas profesional.
"Jika semua dikerjakan secara professional, maka di pemilu 2024 akan berjalan damai sesuai seperti harapan pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota," ujarnya, dalam siaran pers disampaikan, Senin.
Baca juga: Satu PAW anggota Panwaslu kecamatan dilantik
Professional, menurut dia, adalah manifestasi dari sikap perilaku menjalankan tugas dilakukan sebagai tanggung jawab.
Mujiyat meminta, kepadaTim Panwaslu, Panwascam agar selalu menjaga kesehatan dan lebih berhati-hati disaat melaksanakan tugas.
“Diapkan mental, hati, karena anda adalah pahlawan demokrasi, apapun dikerjakan demi terciptanya demokrasi aman dan damai,” tegasnya.
Selain itu, Mujiyat menerangkan, Minggu (11/02/ 2024) akan diadakan penertiban alat peraga kampanye yang masih berhamburan diberbagai lokasi.
Lebih lanjut dia mengemukakan, dirinya telah mengkordinasikan dan merangkum bersama Sekda Batola, agar di setiap kecamatan dibuka warung gratis untuk para petugas Panwaslu di setiap titik kecamatan masing-masing.
Baca juga: DPRD bersama Bawaslu Kalsel cek kesiapan Panwaslu Kecamatan hadapi Pemilu 2024
Dia berharap, agar para pahlawan demokrasi tidak sampai kehausan dan tidak kelaparan.
“Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga seluruh tim senantiasa diberikan kekuatan, umur panjang, kesehatan optimal, agar bisa menjalan tugas dan kewajiban dengan lancar tanpa ada halangan apapun,“ demikian tutup Mujiyat.
Turut hadir dalam apel siaga pemilu, Minggu (11/02/2024) pagi, Sekda Batola Zulkipli Yadi Noor, anggota Forkopimda, Ketua Bawaslu Kalsel, Ketua Bawaslu Kabupaten Batola dan Ketua KPUD Batola.
Pj Bupati ajak Panwaslu jalankan tugas profesional
Senin, 12 Februari 2024 19:38 WIB
Jika semua dikerjakan secara professional, maka di pemilu 2024 akan berjalan damai sesuai seperti harapan pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota,