Permintaan itu disampaikan saat rapat paripurna DPRD Kalsel di Banjarmasin, Selasa dengan agenda penutupan masa sidang III Tahun 2023 dan pembukaan masa sidang I Tahun 2024.
Baca juga: Guru Saiful ingatkan beramal ibadah bukan dapatkan kekayaan
Pada rapat paripurna DPRD Kalsel tersebut penyerahan hasil reses anggota Dewan provinsi setempat masa sidang III 2023 secara simbolis oleh masing-masing perwakilan fraksi di DPRD provinsi itu.
Ia berharap ada kolaborasi dalam menindaklanjuti hasil reses.
Pasalnya, Balangan dan Kabupaten Tabalong itu, hasil reses tersebut mungkin ada yang bukan urusan/kewenangan Pemprov setempat.
"Kalau aspirasi atau hasil reses itu tindak lanjutnya urusan kabupaten/kota, maka perlu kita koordinasikan/komunikasikan dengan pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) setempat," ujar Ketua Dewan provinsi tersebut.
Begitu juga kalau aspirasi/hasil reses urusan pemerintah pusat untuk tindak lanjutnya perlu koordinasi/komunikasi dengan wakil-wakil rakyat di DPR RI asal Kalsel atau langsung melalui kegiatan Komisi-Komisi kepada kementerian terkait, lanjutnya.
Baca juga: DPRD harapkan Pemprov Kalsel lebih banyak lagi bantu pendidikan keagamaan
Pada kesempatan itu, Supian HK mengritisi sebanyak 11 wakil rakyat di "Senayan" (DPR RI) asal provinsinya terkesan menumpuk di di Komisi II, tidak seorang pun duduk di Komisi V.
"Padahal Komisi V DPR RI yang membidangi pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan bagi kita Kalsel sangat memerlukan. Hal tersebut mungkin perlu komunikasi dengan pimpinan pusat partai politiknya," demikian Supian HK.
Sementara dalam masa sidang I Tahun 2024 (Januari -April) DPRD Kalsel kegiatan reses anggota Dewan provinsi tersebut seperti terjadwal pada 21-28 Januari 2024.
Baca juga: DPRD Kalsel minta Arutmin lebih tingkatkan pengelolaan lingkungan
