Banjarbaru (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan menyetujui defisit anggaran tahun 2024 yang diproyeksikan sebesar Rp90,7 miliar ditutupi melalui sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa).
"Kami setuju defisit anggaran tahun 2024 ditutupi melalui Silpa sehingga Pemkot tidak mengalami kesulitan memenuhi pembiayaan," ujar Ketua DPRD Kota Banjarbaru Fadliansyah di Banjarbaru, Ahad.
Menurut Fadliansyah, sesuai materi Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara tahun 2024, keuangan Pemkot Banjarbaru diproyeksi mengalami defisit dengan angka sebesar Rp90,7 miliar.
Disebutkan Fadliansyah, komposisi keuangan daerah memang selalu cenderung mengalami defisit yang disebabkan belanja daerah yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang dihimpun.
"Akibatnya terjadi defisit anggaran namun sesuai ketentuan hal tersebut bisa ditutupi melalui Silpa tahun lalu atas persetujuan DPRD yang harus disampaikan secara transparan dan sesuai ketentuan," katanya.
Sesuai penjelasan yang disampaikan Wakil Wali Kota Banjarbaru Wartono saat menyampaikan KUA-PPAS itu pada rapat paripurna DPRD, Selasa (11/7), kekurangan anggaran tahun depan itu, ditutupi melalui Silpa.
"Defisit APBD 2024 diproyeksikan sebesar Rp90,7 miliar ditutupi dana sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu sebesar Rp90,2 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp19,4 miliar," ujar Wartono.
Dikatakan Wartono penyusunan KUA-PPAS tahun anggaran 2024 menganggarkan program kepala daerah yakni program Maju, Agamis dan Sejahtera yang dilaksanakan satuan kerja perangkat daerah.
Dijelaskan Wartono, program "Juara" yang masuk dalam visi-misi itu mulai dari pelayanan berbasis teknologi, homecare, beasiswa pendidikan tinggi, RT Mandiri, Urban Farming hingga peningkatan kesejahteraan.
"Tema pembangunan tahun 2024 yakni pemantapan infrastruktur dan sosial daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan dalam kerangka IKN," ucapnya bersemangat.
"Rencana pembangunan Banjarbaru 2024 adalah melaksanakan prioritas pembangunan guna mencapai target yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 dengan sasaran tiga indikator makro," ungkapnya.
Disebutkan Wartono, tiga sasaran indikator makro yakni pertumbuhan ekonomi ditarget 5,35-6,20 persen, penurunan angka kemiskinan jadi 4,10 persen, hingga IPM ditarget 79,78-80,05 dan gini ratio 0,301.
Disampaikan Wartono pula, proyeksi APBD 2024 dari sisi pendapatan sebesar Rp1,27 triliun dengan rincian PAD sebesar Rp316,8 miliar dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp962,8 miliar.
Kemudian, belanja daerah diproyeksi sebesar Rp1,37 triliun dengan rincian belanja operasi sebesar Rp1,06 triliun dan belanja modal/kegiatan sebesar Rp293,2 miliar dan belanja tidak terduga Rp12,4 miliar.
