Banjarmasin (ANTARA) - Anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) HM Rosehan Noor Bahri mengharapkan agar pokok pikiran atau Pokir anggota Dewan provinsi setempat terealisasi pada Tahun Anggaran 2022.
"Kalau Tahun Anggaran ini secara formal realisasi Pokir Anggota DPRD Kalsel nol (0)," ujarnya dalam jumpa pers di Banjarmasin,.Rabu sore atau menjelang akhir Tahun 2022.
Anggota DPRD Kalsel dua periode itu mengaku kecewa pemerintah provinsi (Pemprov) setempat tidak menganggarkan/merealisasikan Pokir pada Tahun Anggaran 2022.
"Sementara provinsi lain bisa merealisasikan Pokir Anggota Dewannya," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin itu.
Padahal menjadi mantan Wakil Gubernur (Wagub) Kalsel itu, Pokir merupakan formulasi aspirasi masyarakat dari hasil reses.
"Pokir itu bukan keinginan kami anggota DPRD, tapi aspirasi masyarakat yang mereka sampaikan setiap reses," tegasnya kepada wartawan/anggota Press Room Dewan provinsi tersebut di Taher Square Banjarmasin.
"Pada Tahun Anggaran 2023 jangan terulang hal serupa dengan 2022, tidak ada samasekali realisasi Pokir Anggota DPRD Kalsel," lanjutnya seraya berharap tahun depan Kalsel lebih baik dari sekarang atau tahun-tahun lalu.
Putra HM Taher (alm) yang pernah menjadi anggota DPRD Kalsel periode 2005 - 2010 itu jug menyoroti pembangunan infrastruktur di provinsinya yang terdiri atas 13 kabupaten/kota.
Ia mengharapkan ada keseimbangan pembangunan infrastruktur di wilayah timur dengan daerah hulu sungai atau "Banua Anam" Kalsel.
"Selain itu, dana pembangunan infrastruktur seperti jalan agar secara proporsional, bukan seperti pada APBD 2023 rata-rata Rp3 miliar," ujarnya.
"Namun kita apresiasi Gubernur/Pemprov Kalsel yang mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hingga sembilan tahun berturut-turut," demikian Rosehan NB.
