Ketua KPU HSU Rina Mei Saputri di Amuntai, Rabu, mengatakan pelaksanaan uji publik ini berdasarkan Peraturan KPU RI nomor 06 Tahun 2022 ditambah Keputusan KPU RI Nomor 488 Tahun 2022 tentang pedoman teknisnya.
"Setiap daerah pemilihan merupakan batas wilayah kompetisi untuk memperebutkan suatu jabatan politik yang dipilih nanti," ujarnya.
Rina mengatakan, uji publik ini penting dilaksanakan guna menghimpun segala masukan dan tanggapan dari para pemangku kepentingan terkait.
"Masukan dan tanggapan dari masyarakat ini akan menjadi bahan untuk persentasi KPU RI dalam menentukan jumlah dapil nanti," katanya
Komisioner KPU, Hamli menambahkan, penataan rancangan dapil harus memenuhi beberapa prinsip, di antaranya kesetaraan nilai suara/kursi, ketaatan pada sistem pemilu yang proposional, integritas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohensivitas dan kesinambungan.
"Adapun masukan dan tanggapan yang disampaikan kepada KPU harus sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut," kata Hamil.
Ia menerangkan, alokasi kursi Pemilu 2024 untuk kabupaten HSU berjumlah 30 kursi, dari jumlah tersebut KPU HSU mengeluarkan dua pilihan rancangan.
Rancangan pertama, meliputi; Dapil Kecamatan Amuntai Tengah dan Banjang berjumlah 9 kursi, Sungai Pandan dan Sungai Tabukan 6 kursi, Danau Panggang, Babirik dan Paminggir 6 kursi, untuk Dapil Amuntai Selatan, Amuntai Utara dan Haur Gading 9 kursi.
Sedangkan pada rancangan kedua meliputi Dapil Kecamatan Amuntai Selatan dan Amuntai Tengah 11 kursi, Sungai Pandan dan Sungai Tabukan 6 kursi, Danau Panggang, Babirik dan Paminggir 6 kursi, sementara Kecamatan Amuntai Utara, Banjang dan Haur Gading 7 kursi.
Di samping jajaran komisioner KPU HSU, hadir pula mengikuti kegiatan uji publik ini para pemimpin Instansi Pemkab HSU, akademisi, ormas/organisasi, LSM serta awak media.
