Banjarmasin (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meraih predikat A (memuaskan) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Berdasarkan rilis yang diterima Antara dari Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Pemprov Kalsel,,Selasa (6/12/2022), penyerahan piagam SAKIP dilakukan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) AbdullahAzwar Anas kepada Gubernur Kalsel Sahbirin Noor atau Paman Birin di Hotel Bidakara Jakarta.
Predikat SAKIP A untuk Pemprov Kalsel merupakan ketiga kalinya diterima setelah tahun 2018 dan 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (KemenPAN RB) RI.
Hal itu berarti terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/pengawas/subkoordinator.
Paman Birin pun menyatakan rasa syukur atas pencapaian ini di lingkup Pemprov Kalsel jajarannya dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat.
"Alhamdulilah pada 2022 ini Pemprov Kalsel meraih SAKIP A. Ini menggambarkan bagaimana kinerja organisasi perangkat daerah, dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan Pemprov Kalsel, baik dalam daftar isian dan evaluasi yang dilakukan Kementerian PAN-RB sifatnya klarifikasi terhadap apa yang telah diisi.” ujarnya.
Paman Birin menjelaskan, SAKIP adalah salah satu tolak ukur pencapaian kinerja pemerintah daerah yang lebih efektif.
"Prestasi ini menjadi semangat kita semua untuk terus meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan warga Banua," terang Paman Birin.
Sementara itu, Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas dalam arahannya mengatakan, sesuai atensi dari Presiden Joko Widodo, birokrasi harus berdampak dirasakan masyarakat.
Birokrasi, ujarnya, bukan tumpukan kertas dan birokrasi harus lincah dan cepat, semua harus berkolaborasi dan satu visi dalam mewujudkan atensi penting tersebut.
SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.
Evaluasi SAKIP digunakan untuk mengetahui apakah kementerian, lembaga, pemerintah daerah mampu melakukan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran.
Implementasi atau evaluasi SAKIP dilaksanakan terhadap lima komponen besar manajeman kinerja secara lengkap dan menyeluruh.
Komponen manajemen kinerja dimaksud adalah perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi.
Penyerahan piagam SAKIP dan RB diberikan kepada instansi pemerintah daerah yang telah berhasil meraih predikat A dan BB di tahun ini.
Pada kesempatan yang sama, Kementerian PANRB juga menyerahkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB), Zona Integritas (ZI), serta penganugerahan pelayanan publik kepada instansi pemerintah.
