"Anggaran perubahan itu harus direalisasikan pada program yang lebih penting untuk menciptakan kesejahteraan rakyat," kata Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis, di Kotabaru Rabu.
Dalam melakukan perubahan APBD harus terus memperhatikan asas manfaat, fungsi, perencanaan, pengawasan, alokasi dan distribusi.
DPRD berharap dalam penyusunan perubahan APBD 2022 perlu dilakukan penataan prioritas program yang benar-benar penting.
Tahun ini, Kabupaten Kotabaru mengalami keterlambatan dalam menyalurkan penyertaan modal terhadap Bank Kalsel dan BPR. Sedangkan penyaluran penyertaan modal pada bank seharusnya menjadi program prioritas.
Syairi juga membeberkan, program yang tidak bisa didanai menggunakan APBD murni maka akan dilakukan pemindahan pengerjaan.
"Seperti pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan sungai serta drainase masih menjadi program pada perubahan APBD 2022, maka hal itu harus segera dilakukan," ujarnya.
