Paringin (ANTARA) - Dalam rangka menyelaraskan langkah untuk mempercepat penanganan penurunan stunting Kabupaten Balangan, dilaksanakan pertemuan tingkat desa untuk melakukan diskusi antar stakeholder di aula Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Balangan pada 23 sampai 24 Agustus 2022.
Pertemuan ini diikuti kepala desa, bidan desa, kader dari 28 desa di Kabupaten Balangan, Dinas Kesehatan PPKB , DPMD Kabupaten Balangan, dan Adaro Group (Balangan Coal, Adaro Indonesia, PT SIS, dan YABN).
Kegiatan yang dilakukan berupa pemaparan kondisi sasaran di masing-masing desa dan berbagai kendala yang dihadapi kader desa.
Saat ini prevalensi stunting di wilayah Kabupaten Balangan berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 sebesar 32,3 persen.
Sedangkan pemerintah menargetkan penurunan stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024, yang tentunya ini akan membutuhkan keterlibatan semua pihak untuk mencapainya.
Karena itu 28 desa yang mengikuti kegiatan ini berkomitmen mendorong perbaikan kondisi dengan bersama-sama melakukan perubahan mulai dari pola asuh balita maupun kondisi lingkungan sekitar rumah sasaran.
Senada dengan komitmen desa, Plt Kepala Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Balangan, Ahmad Sauki mengatakan percepatan penurunan stunting menjadi tanggung jawab dan pekerjaan rumah bersama.
“Ini jadi pekerjaan besar bagi kita semua karena penyelesaian stunting begitu kompleks mulai dari remaja putri, ibu hamil, balita, dan lingkungan keluarga. Perlu pendekatan dari segala sisi dan dukungan semua pihak,” tutur Sauki.
Selanjutnya ia mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak khususnya Adaro Group yang sejauh ini turut berpartisipasi untuk percepatan penurunan stunting di Kabupaten Balangan.
Haris Fadillah, perwakilan CSR Balangan Coal menjelaskan stunting sebagai isu kesehatan nasional tak luput dari perhatian mereka.
“Kami sebagai pihak swasta juga tergabung dalam Pokja Balanting ikut berkomitmen untuk mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Balangan,” ungkap Haris.
Ia juga menjelaskan bantuan tidak hanya diberikan dalam bentuk fisik seperti PMT dan alat ukur, akan tetapi juga memperkuat pemberdayaan dan pendampingan kepada pihak terkait seperti kader, bidan desa, dan petugas gizi puskesmas.
