Banjarbaru (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Provinsi Kalsel masa bakti 2022–2027 di Aula Idham Chalid, Banjarbaru, Kamis (16/6).
Pengukuhan dilakukan oleh Dewan Pengurus Nasional (DPN) KORPRI bersama 11 pengurus lainnya yang berasal dari pejabat tinggi pratama di lingkup Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Biro Perekonomian Hj. Raudatul Jannah, sebagai Ketua Bidang Peningkatan Peran dan Pengabdian Masyarakat.
Serta sederet nama lainnya seperti Sulkan, Syamsir Rahman, Nurul Fajar Desira, Syaiful Azhari, Subhan Nor Yaumil, Zulkipli, Bambang Eko Mintharjo, Gusti Yanuar Noor Rifai, Ahmad Solhan, dan Ahmad Fydayeen.
Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor melalui Sekda Roy Rizali Anwar menyampaikan amanahnya pada acara pengukuhan yang dirangkaikan dengan Rakor Musyawarah Korpri Kalsel ini.
“Korpri diharapkan mampu berperan sebagai wadah pembinaan dan pengembangan ASN, merujuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Korpri siap bertransformasi jadi bagian integral pemerintah,” pesan Paman Birin, sapaan akrab Gubernur Kalsel ini.
Dikukuhkannya dewan pengurus baru, menurut Paman Birin, sangat menentukan arah kebijakan dan program KORPRI ke depannya.
Momen ini pun sebaiknya dimanfaatkan untuk saling berdiskusi guna merespons berbagai dinamika yang terjadi.
“Selain itu, KORPRI punya peluang-peluang usaha yang diatur dalam undang-undang. KORPRI bisa bekerja sama dengan pihak swasta untuk menyejahterakan anggotanya,” jelas Paman Birin.
Lebih lanjut, dalam sambutan itu, Paman Birin menyebut wacana terkait penyelenggaraan umroh untuk anggota KORPRI yang bekerja sama dengan perbankan.
Paman Birin pun berharap kegiatan tersebut dapat terealisasi dan berjalan dengan baik.
Sementara itu, Ketua Departemen Pengelolaan Aset, Umar Haris, yang bertindak sebagai pihak yang mengukuhkan pengurus KORPRI Kalsel, berpesan setiap anggota yang telah disumpah harus menjadi teladan dengan menjunjung tinggi nilai toleransi serta mengutamakan kepentingan negara daripada pribadi.
“Pengabdian ASN adalah tegak lurus terhadap bangsa dan negara,” tegasnya.
Umar Haris juga menyinggung soal kasus Covid-19 yang semakin melandai dan ini menjadi kesempatan untuk melaksanakan berbagai program KORPRI sesuai hasil munas.
“Ada empat program KORPRI sesuai hasil munas, yaitu meningkatkan kualitas layanan publik dan digitalisasi birokrasi, menguatkan ideologi dan karakter ASN, perlindungan karier dan hukum bagi ASN, serta peningkatan kesejahteraan ASN,” terangnya.
