Marabahan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ketujuh kali berturut-turut meraih opini WTP,
Dari tujuh kali meraih masing-masing lima tahun berturut-turut semasa kepemimpinan Bupati Batola Hj Noormiliyani AS dan Wakil Bupati Batola H Rahmadian Noor serta dua tahun berturut-turut dimasa kepemimpinan Bupati H Hasanuddin Murad dan Wakil Bupati H Ma’mun Kaderi.
Raihan opini WTP keyujuh atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2021 Kabupaten Batola ini seakan menjadi cindera mata bagi Bupati Noormiliyani dan Wakil Bupati Rahmadian Noor.
Mengingat jabatan keduanya kepala daerah dan kepala daerah di Bumi Ijejela itu akan berakhir pada 4 November 2022 nanti.
Hasil penilaian diterima langsung Bupati Batola Hj Noormiliyani AS dan Pimpinan DPRD Hj Arpah dari Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel M Ali Asyhar di Kantor BPK RI Perwakilan Kalsel Jalan A Yani Km 32,5 Banjarbaru.
LHP diserahkan terdiri atas Laporan Keuangan Tahun 2021, Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Kami berharap prestasi ini bisa berlanjut dan dapat terus dipertahankan hingga pemimpin berikut sehingga benar-benar menjadi kebanggan masyarakat,” harap Noormiliyani, selepas acara BPK-RI Perwakilan Kalsel melaksanakan penyerahan LHP LKPD TA 2021 kepada seluruh kabupaten/kota dan provinsi se-Kalsel termasuk Kabupaten Batola yang meraih opini WTP ketujuh, Selasa (17/5/2022).
Terpisah, Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel M Ali Asyhar menyampaikan, opini WTP bagi Batola ini merupakan hasil pemeriksaan secara maraton yang dilakukan Tim Auditor BPK RI Perwakilan Kalsel selama satu bulan yang menyatakan cukup dan tepat atas penilaian.
“Pertimbangan BPK dalam memberikan opini yaitu kesesuaian dengan standar akutansi pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” terangnya.
Dia menambahkan, pemeriksaan yang dilaksanakan telah sesuai UU Nomor 15/2004 dan UU Nomor 15/2016.
Ali Asyhar berharap, melalui hasil pemeriksaan dapat menjadi motivasi dalam memperbaiki penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan keuangan daerah.
“Sesuai pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 pemkab, pemko, dan pemprov wajib menindaklanjuti rekomendasi LHP BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima,” pungkasnya.
Terpisah, Sekdakab Batola H Zulkipli Yadi Noor menyampaikan, pihaknya akan terus berusaha melakukan perbaikan atas masukan-masukan yang diberikan BPK, kendati untuk catatan-catatan temuan lebih sedikit dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Kita akan terus berusaha memperbaiki dan terus meningkatkan kualitas capaian agar semakin tahun semakin baik,” ucapnya di sela menghadiri acara.
