Banjarmasin (ANTARA) - Badan Intelijen Negara (BIN) Kalimantan Selatan melakukan pemantauan ketersediaan barang dan stabilitas harga minyak goreng curah di pasar Harum Manis Banjarmasin, Rabu (23/3).
Kepala BIN Kalsel Brigjen Pol dr Heri Armanto mengatakan giat itu atas arahan Presiden Joko Widodo dan Kepala BIN Jendral Pol (Purn) Prof Budi Gunawan, terkait dengan diberlakukan nya kebijakan pemerintah mencabut Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng jenis kemasan, serta pemberlakuan subsidi bagi minyak goreng jenis curah.
Berdasarkan data Dinas Perdagangan dan Bulog, kata dia, ketersediaan minyak goreng di Kalsel menghadapi Ramadhan, terpantau aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.
"Oleh karena itu, hari ini kita turun ke lapangan dalam rangka memastikan ketersediaan barang di pasaran, termasuk mengecek harga barang, apakah mengalami fluktuasi atau stabil," terang Heri.
Dari beberapa toko distributor minyak goreng curah di pasar, dikatakannya, sementara dalam kondisi aman.
"Temuan di pasar, minyak goreng curah dijual distributor seharga Rp 14 ribu kepada masyarakat umum, warung kecil dan pedagang makanan kecil," ungkapnya.
Jelas Heri, BIN telah berkoordinasi intens dengan unsur pemerintahan terkait, untuk melakukan pengawasan atas kebijakan itu, untuk memastikan ketersediaan minyak goreng di daerah-daerah.
"Saya menghimbau kepada produsen, distributor dan pedagang agar ikut menjaga ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng, serta tidak menahan barang. Selain itu, masyarakat juga dihimbau agar tidak melakukan panic buying dengan membeli barang secara berlebihan," ujarnya, berpesan.
Kegiatan itu sebagai bentuk peran BIN Kalsel sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
"Dalam pasal 3 Undang-Undang Intelijen Negara menyebutkan hakekat intelijen negara sebagai lini terdepan dalam sistem keamanan nasional. Sesuai dengan dimensi keamanan nasional, ada dimensi keamanan manusia yang salah satunya adalah ekonomi dan pangan, termasuk masalah minyak goreng ini," jelasnya.
