Banjarmasin (ANTARA) - Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga membidangi pertanian secara umum mengharapkan, penyelesaian masalah pupuk bersubsidi di provinsinya tuntas.
Wakil Ketua Komisi II Hj Dewi Damayanti Said SE MM mengemukakan harapan itu melalui WA-nya, Selasa (1/3/22) menjawab Antara Kalsel sehubungan permasalahan pupuk bersubsidi di Kabupaten Barito Kuala (Batola) baru-baru ini.
"Mungkin perlu pemikiran dan upaya bersama agar persoalan serupa seperti masalah pupuk bersubsidi jangan terulang sebagaimana halnya di daerah pertanian pasang surat Batola," ujarnya.
"Insya Allah, melalui Komisi II yang diketuai Bapak Imam Suprastowo, kami memintai keterangan kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kalsel terkait masalah pupuk bersubsidi tersebut," lanjutnya.
Pasalnya, menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan (Dapil) Kalsel I/Kota Banjarmasin itu, penuntasan penyelesaian masalah pupuk bersubsidi tersebut penting, bukan saja bagi warga tani Batola, tapi juga di kabupaten lain.
Sebagai contoh di Kabupaten Banjar yang merupakan lumbung padi Kalsel, serta daerah hulu sungai atau "Banua Anam" yang sebagai sentra pertanian di provinsi yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota.
"Jangan sampai karena persoalan pupuk bersubsidi produksi padi kita tidak meningkat, apalagi sampai turun. Hal tersebut bisa mengganggu perencanaan ketahanan pangan," ujarnya.
"Apalagi Kalsel diharapkan sebagai penyangga ketahanan pangan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru di Kalimantan Timur (Kaltim) nanti. Kita harus betul-betul mempersiapkan ketahanan pangan sebaik/semaksimal mungkin," demikian Dewi Damayanti Said.
Sebelum, anggota DPRD Kalsel Dr H Karlie Hanafi Kalianda SH MH mengungkapkan, dari hasil reses, 13 - 20 Februari lalu pada 16 titik di Batola, cuma dua di antaranya yang tidak mengeluhkan/mempermasalahkan pupuk bersubsidi.
Wakil rakyat asal Dapil Kalsel III/Batola itu mengaku prihatin atas persoalan pupuk bersubsidi bagi konstituennya, dan akan mengomunikasikan dengan kawan-kawannya di Komisi II DPRD Kalsel.
"Karena masalah pertanian, termasuk mengenai pupuk bersubsidi tanahnya Komisi II. Kita dari komisi lain hanya menampung aspirasi dan perjuangannya melalui Komisi II, " ujarnya.
"Kita harus cari akan permasalahannya agar penyelesaian masalah pupuk bersubsidi tersebut bisa secara tuntas, tidak terulang di Batola atau terjadi pula kabupaten lain di Kalsel yang merupakan sentra pertanian," demikian Karlie Hanafi.
Dewan Kalsel harapkan penyelesaian masalah pupuk bersubsidi tuntas
Selasa, 1 Maret 2022 4:22 WIB