Washington (ANTARA) - Amerika Serikat akan melanjutkan larangan era Trump terhadap investasi AS di perusahaan-perusahaan China yang menurut Washington dimiliki atau dikendalikan oleh militer China, kata Presiden Joe Biden, Selasa (9/11/2021).
Biden, seorang Demokrat yang melanjutkan beberapa kebijakan Presiden Donald Trump di China, mengatakan dia akan memperpanjang pembatasan yang ditetapkan dalam perintah eksekutif pendahulunya dari Partai Republik pada November 2020.
“RRC semakin mengeksploitasi modal Amerika Serikat untuk sumber daya dan memungkinkan pengembangan dan modernisasi militer, intelijen, dan aparat keamanan lainnya, yang terus memungkinkan RRC untuk secara langsung mengancam Tanah Air Amerika Serikat dan pasukan Amerika Serikat di luar negeri,” kata Biden dalam sepucuk surat kepada Ketua DPR Nancy Pelosi.
Perintah eksekutif pada awalnya dirancang untuk mencegah perusahaan-perusahaan investasi AS, dana pensiun, dan lainnya membeli saham perusahaan-perusahaan China yang dituduh oleh Departemen Pertahanan sebagai didukung oleh militer China.
Biden pada Juni membuat perubahan pada apa yang digambarkan timnya sebagai perintah era Trump yang “cacat secara hukum”, menugaskan Departemen Keuangan untuk menegakkan dan memperbarui secara “bergulir” daftar baru sekitar 59 perusahaan yang menggantikan daftar sebelumnya dari Pentagon.
Baca juga: PMI cetak rekor, investasi UEA hingga pertumbuhan ekonomi
Entitas AS dilarang membeli atau menjual sekuritas yang diperdagangkan secara publik di perusahaan target, termasuk pembuat chip terkemuka China SMIC dan raksasa minyak CNOOC.
Daftar baru Biden menambahkan sekitar 10 perusahaan publik, tetapi menghapus beberapa nama top lainnya termasuk Commercial Aircraft Corp of China (COMAC), yang mempelopori upaya untuk bersaing dengan Boeing Co dan Airbus, dan dua yang menentang larangan di pengadilan - Gowin Semiconductor Corp dan Luokung Technology Corp.
Penentang China di Washington memuji perpanjangan kebijakan oleh Biden, tetapi membidik kegagalan pemerintah untuk menambahkan perusahaan baru ke dalam daftar sejak revisi Juni.
"Sementara kita harus memuji perpanjangan 'darurat nasional'... sulit untuk memahami mengapa tidak satu pun perusahaan China telah ditambahkan ke daftar sanksi sedang pasar modal ini sejak penerbitan Perintah pada 3 Juni," kata Roger Robinson, mantan Ketua Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan Kongres AS-China.
Biden mengatakan kompleks industri militer China, yang didukung oleh intelijen dan keamanan lainnya, terus menjadi ancaman yang tidak biasa dan luar biasa.
Baca juga: Indonesia-UEA komitmen bisnis dan investasi 32,7 miliar dolar AS
